Herry Dermawan

4 artikel dengan tag ini

Industri Besar Usaha Budi Daya Babi Jangan Bersaing dengan Peternakan Rakyat

Industri dan Pembangunan10 Oktober 2026

Industri Besar Usaha Budi Daya Babi Jangan Bersaing dengan Peternakan Rakyat

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara - Ketergantungan peternak rakyat terhadap perusahaan dalam penyediaan pakan dan bibit menjadi perhatian dalam pengembangan industri peternakan babi. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan posisi peternak, terutama apabila perusahaan penyedia sarana produksi juga menjalankan usaha budi daya.

10 Oktober 2026

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

Industri dan Pembangunan5 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menilai Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mendeteksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan pihak yang paling cepat mengetahui munculnya potensi kebakaran.

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi

Industri dan Pembangunan5 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di tempat pemeriksaan Karantina, Multi Terminal Indonesia Common Area (MTI CA), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/10/2026).

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Herry Dermawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan guna menjawab tantangan pembangunan, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil.