//
Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan saat meninjau empat pemeriksaan Karantina, Multi Terminal Indonesia Common Area (MTI CA), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.|Foto: Kresno/mrs
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di tempat pemeriksaan Karantina, Multi Terminal Indonesia Common Area (MTI CA), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/10/2026).
Herry menanggapi persoalan kekeringan yang berdasarkan data Kementerian Pertanian berdampak terhadap sekitar 50 ribu hektare sawah di Indonesia. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian, termasuk melalui pembangunan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.
Namun, pelaksanaan program tersebut di daerah dinilai masih perlu diperkuat. “Jadi tinggal komunikasi. Sebenarnya pemerintah sudah siap, tapi pelaksanaannya belum. Di kementerian mungkin juga ada masalah irigasi perpompaan, terus irigasi perpipaan, di samping irigasi tersier,” ujar Herry.
Ia menjelaskan, irigasi perpompaan dilakukan dengan mengambil sumber air melalui pompa, sedangkan irigasi perpipaan juga menggunakan sistem pemompaan yang kemudian dialirkan melalui jaringan pipa. Menurut Herry, persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah tingkat penyerapan program tersebut yang dinilai belum sesuai dengan harapan.
“Kalau irigasi tersier kan harus ada sumber air yang besar. Kalau irigasi perpompaan itu ngebor. Kalau irigasi perpipaan juga begitu, ngebor, namun dialihkan dengan pipa. Kemungkinan daya serapnya, penyerapan dua program itu sangat tidak seperti yang kita harapkan,” jelasnya.
Herry menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kesiapan pemerintah pusat, tetapi juga menyangkut komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan provinsi perlu menyampaikan kebutuhan di wilayahnya secara lebih aktif kepada pemerintah pusat, sehingga program yang telah disiapkan dapat benar-benar dilaksanakan sesuai kondisi lapangan.
“Ini kan nantinya komunikasi antara yang di bawah dengan yang di atas. Dari kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, provinsi, sama Kementan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau persiapannya sudah, di awal tahun itu sudah disiapkan semua,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah pusat tidak dapat membangun seluruh kebutuhan infrastruktur pertanian tanpa adanya usulan atau permintaan dari daerah. Karena itu, Herry mendorong pemerintah daerah agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah pusat.
Berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan program tersebut, menurutnya, juga perlu dibahas lebih lanjut agar dapat ditemukan solusinya. “Cuma mungkin pelaksanaannya di daerah, karena pusat juga enggak berani bangun tanpa ada permintaan daerah. Sebaiknya daerah mungkin mau minta ke pusat juga ada halangan yang apa, itu enggak tahu, nanti kita akan bahas,” ujar Herry.
Menurut Herry, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan komunikasi yang lebih baik, program penyediaan air untuk lahan pertanian diharapkan dapat terserap secara optimal dan mampu mendukung keberlangsungan produksi pertanian di daerah yang terdampak kekeringan.
“Yang paling penting sinergi itu. Karena peralatannya dan lain sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (eno/we)
