E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|RAPBN 2027|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Kesehatan|Anggaran|PHK|Ekonomi|Lapas|Polri|RUU SDI|HUT Ke-80 Bhayangkara|layanan kesehatan
Jakarta:
Cerah
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|RAPBN 2027|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Kesehatan|Anggaran|PHK|Ekonomi|Lapas|Polri|RUU SDI|HUT Ke-80 Bhayangkara|layanan kesehatan
Jakarta:
Cerah
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Aher Apresiasi Penundaan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Aher Apresiasi Penundaan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Aher Apresiasi Penundaan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Politik dan Keamanan
Aher Apresiasi Penundaan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Ahmad Heryawan, mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Menurutnya, pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.

31 Maret 2026
Safaruddin Dukung Kawal Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus
Safaruddin Dukung Kawal Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Safaruddin Dukung Kawal Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus
Politik dan Keamanan
Safaruddin Dukung Kawal Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menilai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus berpotensi akan terus berkembang. Salah satu yang akan menjadi sorotan ialah kemungkinan ada orang sipil terlibat dalam kasus ini bukan hanya dari unsur TNI.

31 Maret 2026
Komisi III Bentuk Panja Kawal Serius Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Komisi III Bentuk Panja Kawal Serius Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Komisi III Bentuk Panja Kawal Serius Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Politik dan Keamanan
Komisi III Bentuk Panja Kawal Serius Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen untuk mengawal secara serius penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus yang nantinya akan melakukan pendalaman melalui rapat kerja bersama Polri, LPSK, serta kuasa hukum korban

Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS
Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS
Politik dan Keamanan
Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia, mengapresiasi sikap pemerintah dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Menurutnya, keputusan pemerintah yang menanggung biaya perawatan korban merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap hak asasi manusia.

Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik
Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik
Politik dan Keamanan
Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah membuat desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan.

31 Maret 2026
Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional
Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional
Politik dan Keamanan
Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah.

Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan
Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan
Politik dan Keamanan
Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan

PARLEMENTARIA, Sumedang - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus didorong untuk keluar dari stigma kekerasan yang pernah melekat pada lembaga pendidikan kedinasan tersebut. Pembinaan praja diharapkan semakin mengedepankan pendekatan akademik, pembentukan karakter, serta hubungan yang lebih sehat antara senior dan junior.

Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat
Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat
Politik dan Keamanan
Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 secara lebih proporsional, khususnya terkait ketentuan mengenai hak keuangan atau pensiun pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Permintaan itu disampaikan MK dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD
Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD
Politik dan Keamanan
Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mendukung dan menyukseskan aksesi Indonesia dalam keanggotaan OECD menjadi komitmen yang terus dijalankan oleh BKSAP DPR RI. Sebagai komitment nyata, BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo Suwondo, menghadiri OECD Global Parliamentary Network (OECD GPN) secara daring pada Jumat lalu, (13/3/2026).

Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM
Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM
Politik dan Keamanan
Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus yang juga merupakan pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai peristiwa tersebut merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa.

Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus
Politik dan Keamanan
Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. DPR menegaskan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

31 Maret 2026
Harga Minyak Naik akibat Perang Timur Tengah, Indonesia Butuh UU HPI Lindungi Kontrak Internasional
Harga Minyak Naik akibat Perang Timur Tengah, Indonesia Butuh UU HPI Lindungi Kontrak Internasional
Politik dan Keamanan31 Maret 2026
Harga Minyak Naik akibat Perang Timur Tengah, Indonesia Butuh UU HPI Lindungi Kontrak Internasional
Politik dan Keamanan
Harga Minyak Naik akibat Perang Timur Tengah, Indonesia Butuh UU HPI Lindungi Kontrak Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perang yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat-Israel berdampak besar kepada harga minyak dunia karena pasokannya terhambat di Selat Hormuz. Secara tidak langsung kondisi ini menegaskan bahwa minyak bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen geopolitik.

Sebelumnya79 / 346Halaman 79 dari 346Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(963)
  • Industri dan Pembangunan(3392)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3393)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4150)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

31 Maret 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
31 Maret 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|RAPBN 2027|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Kesehatan|Anggaran|PHK|Ekonomi|Lapas|Polri|RUU SDI|HUT Ke-80 Bhayangkara|layanan kesehatan
Jakarta:
Cerah
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 9 km/h