Politik dan Keamanan

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal.

17 Juli 2026

RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama.

Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional

Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional

PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Pemerintah Kota Depok memaksimalkan potensi produk unggulan daerah sebagai bagian dari diplomasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu potensi yang disorotinya adalah Belimbing Depok yang selama ini dikenal sebagai ikon kota.

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal ini ditujukan guna memperoleh masukan yang komprehensif terhadap substansi regulasi. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat aktivitas investasi di sejumlah wilayah yang kerap beririsan dengan kawasan yang dihuni komunitas masyarakat adat.

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

PARLEMENTARIA, Depok – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh mengatakan BKSAP Day menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diplomasi internasional. Melalui forum tersebut, BKSAP turut menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan berbagai kota di luar negeri, termasuk dalam penjajakan kerja sama sister city.

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan kawasan Depok Lama Heritage melalui penguatan kerja sama dengan Negara Belanda. Menurutnya, sejarah dan warisan budaya yang masih terjaga di Kota Depok menjadi potensi diplomasi yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional.

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan T.A. Khalid mengapresiasi masukan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI). Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan mahasiswa memiliki semangat yang sejalan dengan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang tengah dilakukan Pansus.

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Eva Monalisa, mengingatkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tidak menjadi instrumen hukum bagi kepentingan investasi. Dia menekankan bahwa negara wajib menempatkan hak-hak masyarakat adat di atas kepentingan bisnis.

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, salah satu pembahasan difokuskan pada penguatan pengaturan hutan lindung agar memiliki kepastian hukum sekaligus semakin memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan.

Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus pembakaran yang menimpa seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius sekaligus momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan lembaga pendidikan.

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Franciscus Sibarani menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum maksimal membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini menyusul temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran