Politik dan Keamanan

Usut Tuntas Teror terhadap Aktivis Kontras, Minta Negara Tanggung Seluruh Pengobatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengecam keras aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras, Andrie Yunus. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya sudah menghubungi Kapolda Metro Jaya dan meminta agar pihak kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya.

31 Maret 2026

Gus Abduh: Jangan Biarkan Demokrasi Dibungkam Air Keras!

Gus Abduh: Jangan Biarkan Demokrasi Dibungkam Air Keras!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus. Abdullah menegaskan bahwa aksi brutal tersebut bukan kriminalitas biasa, melainkan diduga kuat sebagai upaya percobaan pembunuhan sekaligus intimidasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Lestari Moerdijat: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

Lestari Moerdijat: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) menjadi undang-undang. Hal ini disampaikannya dalam rangka memeringati Hari Mayarakat Ada Nasional tiap tanggal 13 Maret.

Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru

Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso mengatakan, memasuki tahun 2026, sistem peradilan pidana di Indonesia berada pada fase transisi penting. Hal itu karena KUHP Nasional (UU No I Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No 20 Tahun 2025) telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pemberlakuan dua rezim hukum ini membawa perubahan paradigma pemidanaan dari dominasi pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial

Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama terkait ketentuan kerja sosial bagi warga binaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/03/2026)

Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara

Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara

PARLEMENTARIA, Sumedang - Sekolah kedinasan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari negara karena tidak memiliki sumber pendanaan mandiri seperti perguruan tinggi negeri pada umumnya. Sebab, berbeda dengan perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat menarik iuran pendidikan dari mahasiswa, sekolah kedinasan sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

Politik dan Keamanan30 Maret 2026

RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama pemerintah. Sikap tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para Pimpinan DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Deddy Sitorus: Sekolah Kedinasan Cetak Pelayan Publik Berintegritas

Deddy Sitorus: Sekolah Kedinasan Cetak Pelayan Publik Berintegritas

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (11/3/2026). Foto:.

13 Maret 2026

Soedeson Tandra: RUU HPI Penting Atur Sengketa Perdata Lintas Negara

Soedeson Tandra: RUU HPI Penting Atur Sengketa Perdata Lintas Negara

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Soedeson Tandra, dalam RDPU dengan Pakar Tentang Hukum Perdata Internasional di Nusantara II, Senayan, Jakarta,.

13 Maret 2026

Pembenahan Lapas Jangan Hanya Teknis, Harus Berorientasi Pemulihan Sosial

Pembenahan Lapas Jangan Hanya Teknis, Harus Berorientasi Pemulihan Sosial

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pariera melakukan kunjungan kerja spesifik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). Foto : Opan/Andri.

13 Maret 2026

Sesuaikan Perkembangan Teknologi, F-NasDem Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR