Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait praktik operasi tangkap tangan (OTT), tumpang tindih regulasi, hingga dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah pakar hukum dan tata kelola dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

18 Mei 2026

Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat

Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tindakan penyekapan dan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh jaringan tambang timah ilegal di Malaysia. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius karena melibatkan dugaan praktik kerja paksa, kekerasan fisik, hingga perampasan kebebasan individu. Korban bahkan dilaporkan mengalami luka berat dan patah kaki akibat perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor

Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor

Parlementaria, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembedaan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi, hingga perlindungan terhadap diskresi kebijakan pemerintah.

Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan

Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus seorang ayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dipidanakan usai anaknya dirundung oleh sang teman. Ia pun mendesak kepolisian dan pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.

Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru

Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungan bagi aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria yang menghadapi proses hukum, termasuk jika ditahan dalam perkara yang dinilai berkaitan dengan perjuangan hak. Sebab, jelasnya, saat ini para advokat agrarian tersebut sedang memperjuangkan hak terhadap tanah yang ditinggalinya.

Ribuan ASN Brebes Diduga Manipulasi Absen, Shintya Sandra: Integritas Harus Jadi Prioritas Utama

Ribuan ASN Brebes Diduga Manipulasi Absen, Shintya Sandra: Integritas Harus Jadi Prioritas Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Shintya Sandra Kusuma, menyoroti skandal dugaan manipulasi presensi yang melibatkan sedikitnya 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Kasus tersebut memicu perhatian serius DPR RI terkait pengawasan disiplin ASN dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

Menyoal Jelang Diberlakukannya ART Indonesia-AS dalam Waktu Dekat

Menyoal Jelang Diberlakukannya ART Indonesia-AS dalam Waktu Dekat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menyoroti jelang diberlakukannya Kesepakatan Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia-Amerika Serikat (AS). Menurutnya, perjanjian yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu itu berpotensi diberlakukan dalam waktu dekat tanpa ada proses pembahasan dan persetujuan parlemen, serta tanpa perubahan substansi perjanjian.

Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan

Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dihentikan.

Imigrasi Bongkar Sindikat Transnasional Judol, Pemerintah Harus Lebih Serius Perangi!

Politik dan Keamanan15 Mei 2026

Imigrasi Bongkar Sindikat Transnasional Judol, Pemerintah Harus Lebih Serius Perangi!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Bareskrim Polri berhasil membongkar markas judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026). Hingga saat ini, penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian pada pekan lalu itu masih menjadi tren perbincangan di media sosial oleh netizen Indonesia.

Kunjungi Lapas Medan, Maruli Tekankan Pembinaan dan Normalisasi Hunian

Politik dan Keamanan15 Mei 2026

Kunjungi Lapas Medan, Maruli Tekankan Pembinaan dan Normalisasi Hunian

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Sumatera Utara. Persoalan tersebut diungkapkan saat melakukan kunjungan pengawasan mitra Komisi XIII ke Lapas dan Rutan Kelas I Medan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Rabu (14/05/2026).

Polda Kepri Berhasil Bongkar Jaringan Judol Internasional, Apresiasi Peran Aktif Masyarakat

Politik dan Keamanan15 Mei 2026

Polda Kepri Berhasil Bongkar Jaringan Judol Internasional, Apresiasi Peran Aktif Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau dalam mengungkap praktik judi online internasional berkedok lotre Hong Kong di Kota Batam.

Tragedi Kapal PMI Ilegal Tenggelam di Malaysia, Mafirion: Negara Lalai Lindungi Warganya