Politik dan Keamanan

Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarifuddin Sudding menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu difokuskan pada penyusunan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang lebih jelas. Menurutnya, kepastian mengenai proses pengakuan tersebut menjadi fondasi dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran efisiensi anggaran. Menurutnya, setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), hak PPPK, termasuk pembayaran gaji, wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta -Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa sistem merit dan manajemen talenta menjadi kunci dalam penguatan reformasi birokrasi. Taufan menegaskan penataan kedua aspek tersebut akan menentukan keberhasilan sistem kepegawaian nasional serta kualitas aparatur sipil negara (ASN). Maka, Taufan berpandangan bahwa Kementerian PANRB berperan sebagai konseptor berbagai kebijakan reformasi birokrasi, sedangkan implementasinya dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menunjukkan strategi menjaga relevansi lembaga di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah mengubah lanskap penyiaran nasional sehingga KPI dituntut mampu beradaptasi tanpa melampaui kewenangan yang diamanatkan undang-undang.

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI,  Iman Sukri menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini. Menurutnya, regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.

Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menilai data Ombudsman RI mengenai tingginya laporan masyarakat di sektor agraria dan administrasi kepegawaian harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Aus mengatakan, berdasarkan data Ombudsman RI, sektor agraria masih menjadi substansi laporan masyarakat terbesar pada 2025 dengan 3.154 laporan. Sementara itu, administrasi kepegawaian berada di urutan berikutnya dengan 2.366 laporan.

Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan keberhasilan Kementerian Hukum tidak dapat diukur hanya dari tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun serapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama negara hukum adalah sejauh mana APBN mampu menghadirkan pelayanan hukum yang adil, mudah diakses, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

AI hingga OTT Jadi Sorotan, Cindy Monica Uji Kesiapan Calon KPI Hadapi Konvergensi Media

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica menekankan pentingnya transformasi kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mampu menjawab tantangan konvergensi media di era digital. Menurutnya, perkembangan platform digital telah menciptakan lanskap penyiaran yang baru sehingga dibutuhkan desain regulasi yang mampu menghadirkan kesetaraan bagi seluruh pelaku industri, sekaligus tetap melindungi kepentingan publik.

Rieke Diah Pitaloka Nilai Mandat Kemensetneg Harus Diiringi Penguatan Akuntabilitas Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai perluasan mandat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2026 harus diikuti dengan penguatan akuntabilitas konstitusional. Menurutnya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada Kemensetneg, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan, regulasi, dan penggunaan APBN tetap berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sistematis merujuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU KUHP di Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi Harus Diukur dari Kualitas Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan. Maka, Aus menegaskan komitmen untuk mendukung penguatan kelembagaan BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman. 

Bagikan melalui Rieke Diah Pitaloka: Kinerja Kementerian HAM Tak Cukup Diukur dari Tingginya Serapan Anggaran