Politik dan Keamanan

5270 artikel ditemukan

Uji Kelayakan Calon KPI, Syamsu Rizal Dorong Regulasi Penyiaran Adaptif di Era Digital

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Uji Kelayakan Calon KPI, Syamsu Rizal Dorong Regulasi Penyiaran Adaptif di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan teknologi digital yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi menjadi perhatian. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, kondisi tersebut menuntut regulasi penyiaran yang lebih adaptif agar mampu mengimbangi perubahan ekosistem media dan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.

15 Juli 2026

Gavriel Novanto: KPI Harus Hadir di Ruang Digital, Jangan Terjebak Regulasi Lama

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Gavriel Novanto: KPI Harus Hadir di Ruang Digital, Jangan Terjebak Regulasi Lama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Gavriel P. Novanto menekankan pentingnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki strategi yang adaptif dalam menjawab tantangan transformasi digital, sekaligus memperkuat sistem pengawasan siaran yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, perkembangan platform digital telah mengubah lanskap penyiaran nasional sehingga membutuhkan pendekatan baru tanpa mengabaikan batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

SIMASLEG Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

SIMASLEG Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Rabu (15/7/2026). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap suara rakyat di era keterbukaan parlemen.

SIMASLEG Bebas Akun Bot Demi Beri Rasa Aman Publik Kawal Pembentukan UU

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

SIMASLEG Bebas Akun Bot Demi Beri Rasa Aman Publik Kawal Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini berkomitmen untuk memaksimalkan ruang partisipasi publik dengan diluncurkannya Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Rabu (15/7/2026). Pasalnya, inovasi digital ini akan terus dikembangkan dan disosialisasikan secara masif supaya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

SIMASLEG Jembatan Digital Aspirasi Rakyat dalam Pembentukan UU

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

SIMASLEG Jembatan Digital Aspirasi Rakyat dalam Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Rabu (15/7/2026). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap suara rakyat di era keterbukaan parlemen.

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Meski mengapresiasi capaian realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian tersebut, Pihaknya menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis data secara real-time.

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan.

BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian DPR RI (BK) DPR RI melakukan penandatanganan kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM. Dalam sambutannya secara daring, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan MoU ini dalam rangka sinergi dan penguatan mekanisme pemantauan serta peninjauan undang-undang. Hal ini, tambahnya, sangat penting untuk menilai relevansi, efektivitas, dan dampak sebuah undang-undang setelah resmi diberlakukan.

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase penting dalam hubungan ekonomi dan tata kelola global. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah yang berkelanjutan untuk pembangunan Kota Bogor yang lebih baik lagi.

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai tidak hanya harus mampu menjawab perkembangan teknologi digital, tetapi juga perlu dibangun secara harmonis dengan berbagai regulasi yang telah lebih dahulu mengatur ruang digital, pers, hingga perlindungan data pribadi.

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemanfaatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi solusi yang didorong Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf untuk mempercepat penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi warga Bumi Tridharma I-II, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Harus Perkuat Pengaturan Platform Digital demi Kedaulatan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dari media penyiaran konvensional menuju platform digital menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di tengah pesatnya perkembangan media berbasis internet, DPR RI memandang regulasi penyiaran perlu diperbarui agar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga kepentingan nasional.