Politik dan Keamanan

4622 artikel ditemukan

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus menyoroti minimnya aduan masyarakat terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2025 saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, di Serang, Kamis (21/5/2026).

21 Mei 2026

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Apalagi kondisi saat ini ekonomi digital terus berkembang di tengah dinamika industri global.

Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data nasional tidak boleh membuka akses terhadap data pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia.

Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI memastikan pembahasan beleid tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang lahir nantinya mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memberi kepastian hukum dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.

Pansus RUU HPI Serap Masukan Advokat demi Perkuat Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Serap Masukan Advokat demi Perkuat Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menerima berbagai masukan dari sejumlah organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Masukan tersebut dinilai penting untuk memperkuat substansi RUU, khususnya dalam meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem bisnis di Indonesia.

Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Terima Audiensi SIAGA, Baleg Dorong Percepatan Regulasi demi Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari SIAGA - Silaturahim Guru Indonesia bersama sejumlah forum guru swasta dan madrasah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta afirmasi anggaran untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status para guru. Audiensi tersebut dihadiri berbagai organisasi guru, antara lain PGSI, PGMM, GM PRO, FGSNI, IGSS PLPGI, FGHM, FTHMI, FKSS, dan AGMM.

TB Hasanuddin: Penangkapan Relawan Indonesia ke Gaza Langgar Hukum Internasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

TB Hasanuddin: Penangkapan Relawan Indonesia ke Gaza Langgar Hukum Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengecam keras tindakan intersepsi dan penangkapan terhadap sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza, Palestina. Ia menilai tindakan militer Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan dan jurnalis di perairan internasional sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.

Anwar Sadad Soroti Syarat Izin Tinggal dalam Perpanjangan Paspor WNI di Luar Negeri

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Anwar Sadad Soroti Syarat Izin Tinggal dalam Perpanjangan Paspor WNI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menyoroti aturan perpanjangan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang mensyaratkan izin tinggal sah dari negara setempat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan perlindungan terhadap diaspora Indonesia yang mengalami persoalan dokumen keimigrasian.

Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).