Politik dan Keamanan

5269 artikel ditemukan

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyempurnakan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, sejumlah masukan disampaikan guna memperkuat kejelasan norma dan memastikan pengaturan kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif.

18 Juli 2026

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Insiden ledakan di gudang amunisi di Madiun, Jawa Timur, menjadi perhatian DPR RI. Investigasi menyeluruh dinilai perlu segera dilakukan untuk mengungkap penyebab kejadian yang mengakibatkan satu prajurit meninggal dunia tesebut. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengutuk keras serangan Amerika Serikat (AS) yang menyasar sejumlah fasilitas sipil di Iran. Ia menilai penggunaan kekuatan militer yang mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil tidak dapat dibenarkan dan berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI menegaskan pentingnya transformasi paradigma pembangunan nasional dari yang selama ini berorientasi pada daratan menjadi berbasis kepulauan. Perubahan paradigma tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia.

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukaromah menilai sektor transportasi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu, penguatan konektivitas antar pulau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan guna mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Dewi Juliani menegaskan RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjamin layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dewi menekankan transportasi laut dan penyeberangan merupakan akses utama masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi pangan, serta memenuhi kebutuhan pokok.

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus negara agar tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah nonkepulauan. Menurutnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memerlukan tata kelola yang berbeda dengan daerah daratan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan aspek implementasi, pemeliharaan, hingga pengawasan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami luka bakar. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus mendorong evaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan DPR RI berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan The 17th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus pada 22 Juli 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antarparlemen ASEAN tersebut diselenggarakan secara virtual.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal.