Politik dan Keamanan

5265 artikel ditemukan

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya menjaga kualitas substansi sekaligus mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi hukum di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Senin (20/7/2026).

20 Juli 2026

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai Usul Inisiatif DPR RI.

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang dinilai sebagian pihak berjalan lamban, sebenarnya dilandasi prinsip kehati-hatian, bukan keengganan DPR menuntaskan regulasi tersebut.

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI menyuarakan optimisme terhadap proses pengesahan regulasi yang berpihak pada masyarakat di wilayah kepulauan. Pembahasan rancangan regulasi ini dinilai berjalan progresif berkat adanya sinergi yang kuat antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

PARLEMENTARIA, Ambon – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Anis Byarwati, mendorong perubahan paradigma terkait usulan Dana Khusus Kepulauan. Usulan tersebut dinilai strategis untuk memperluas basis penerimaan negara melalui sektor ekonomi maritim dan mewujudkan keadilan fiskal bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Melalui keterangannya dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menekankan bahwa maskapai penerbangan tidak dapat secara serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada penumpang.

Kasus Intimidasi Keluarga di Depok, Abdullah Dorong Penyelesaian Jalur Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Polres Metro Depok bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan intimidasi yang dialami keluarga Azis Suraji oleh tetangganya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Menurutnya, perkara tersebut sudah layak diselesaikan melalui jalur pidana karena upaya mediasi maupun penyelesaian nonlitigasi telah ditempuh, tetapi tidak efektif menghentikan dugaan intimidasi.

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyempurnakan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, sejumlah masukan disampaikan guna memperkuat kejelasan norma dan memastikan pengaturan kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif.

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Insiden ledakan di gudang amunisi di Madiun, Jawa Timur, menjadi perhatian DPR RI. Investigasi menyeluruh dinilai perlu segera dilakukan untuk mengungkap penyebab kejadian yang mengakibatkan satu prajurit meninggal dunia tesebut. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengutuk keras serangan Amerika Serikat (AS) yang menyasar sejumlah fasilitas sipil di Iran. Ia menilai penggunaan kekuatan militer yang mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil tidak dapat dibenarkan dan berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI menegaskan pentingnya transformasi paradigma pembangunan nasional dari yang selama ini berorientasi pada daratan menjadi berbasis kepulauan. Perubahan paradigma tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia.

Politik dan Keamanan

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET

Kasus Intimidasi Keluarga di Depok, Abdullah Dorong Penyelesaian Jalur Pidana

Kasus Intimidasi Keluarga di Depok, Abdullah Dorong Penyelesaian Jalur Pidana

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran, Ajak Tolak Pendekatan Kekerasan Selesaikan Sengketa

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan