Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Regulasi Eksisting Batasi Ruang Gerak Pemerintah, Yanuar Arif Dorong Revisi UU Kewarganegaraan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Regulasi Eksisting Batasi Ruang Gerak Pemerintah, Yanuar Arif Dorong Revisi UU Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong percepatan revisi regulasi kewarganegaraan guna menjawab berbagai persoalan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ia menilai, kerangka hukum yang ada masih membatasi ruang gerak pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus kewarganegaraan.

31 Maret 2026

Firman Soebagyo Usul Bentuk Badan Nasional Pusat Data dan Statistik untuk Akhiri Ego Sektoral

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usul Bentuk Badan Nasional Pusat Data dan Statistik untuk Akhiri Ego Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan penggabungan lembaga pengumpul dan pengolah data dalam satu badan nasional yang kuat di bawah Presiden. Hal ini menyusul keprihatinannya terhadap kondisi data nasional yang dinilai masih karut-marut akibat kuatnya ego sektoral di berbagai kementerian dan lembaga.

Tak Sekadar Administratif, Persoalan Kewarganegaraan Ialah Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Tak Sekadar Administratif, Persoalan Kewarganegaraan Ialah Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menilai persoalan kewarganegaraan yang dinilai tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan negara bagi warga. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum pada Senin (30/3/2026).

Komisi II Dorong Efisiensi Anggaran Daerah di Tengah Tekanan APBN

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Efisiensi Anggaran Daerah di Tengah Tekanan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Polemik Data Desil Jadi Catatan dalam Evaluasi Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Polemik Data Desil Jadi Catatan dalam Evaluasi Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Polemik terkait pembagian desil dalam pendataan sosial menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Legislasi, Senin (30/3/2026). Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam mengevaluasi konsep integrasi data nasional agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Abdullah: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif Adalah Keterbelakangan Hukum

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif Adalah Keterbelakangan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyesalkan peristiwa hukum yang menjerat pembuat video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu.

31 Maret 2026

Pembahasan Tingkat I RUU PSDK Dimulai, Komisi XIII Tekankan Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan Tingkat I RUU PSDK Dimulai, Komisi XIII Tekankan Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI resmi memulai pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) bersama jajaran pemerintah. Perlu diketahui, RUU ini diusulkan sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi saksi, korban, hingga informan melalui paradigma baru yang lebih proaktif.

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit TNI dalam misi internasional, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian hingga penarikan pasukan dari wilayah dengan tingkat risiko tinggi.

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional.

Komisi III DPR: Penanganan Kasus Amsal Sitepu Harus Adil Proporsional

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR: Penanganan Kasus Amsal Sitepu Harus Adil Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI menilai proses hukum terhadap Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, perlu dipertimbangkan secara lebih adil oleh majelis hakim. Aparat penegah hukum pun didesak dapat melihat secara jernih berbagai aspek dalam perkara tersebut, termasuk unsur kerugian negara serta karakter pekerjaan di sektor industri kreatif, perlu dikaji secara lebih komprehensif dalam proses persidangan.

Respon Perkara Amsal, Komisi III DPR Gunakan Kewenangan Demi Keadilan Rakyat

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Respon Perkara Amsal, Komisi III DPR Gunakan Kewenangan Demi Keadilan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus ketat mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum apabila penanganan perkara dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat terbatas Komisi III bersama para Kapoksi yang membahas dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai, pendekatan hukum dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif.