Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

31 Maret 2026

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.

Lemahnya Tata Kelola Data Nasional Dampak dari Ego Sektoral Antar-Lembaga

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Lemahnya Tata Kelola Data Nasional Dampak dari Ego Sektoral Antar-Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti masih lemahnya tata kelola data nasional akibat ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para pakar dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, di Ruang Rapat Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Warga Perumahan Vasana Bekasi dan Pengembang Sepakat Damai, Kapolres Metro Bekasi Dapat Apresiasi

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Warga Perumahan Vasana Bekasi dan Pengembang Sepakat Damai, Kapolres Metro Bekasi Dapat Apresiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi tercapainya kesepakatan damai antara warga Perumahan Cluster Vasana dan Neo Vasana dengan pihak pengembang PT Hasana Damai Putera. Kesepakatan ini menjadi titik penting dalam mengakhiri dinamika konflik yang sempat terjadi di lapangan, sekaligus memastikan warga dapat kembali menjalankan ibadah dengan aman dan tenang.

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, mengecam dengan sangat keras gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan mandat sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dalam misi UNIFIL. Gugurnya Prajurit TNI itu akibat serangan artileri Israel di sekitar area penugasan kontingen Indonesia.

Firman Soebagyo Usulkan Pembentukan Badan Khusus Untuk Mengelola Dana Otsus Aceh

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usulkan Pembentukan Badan Khusus Untuk Mengelola Dana Otsus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengelolan dana otonomi khusus (otsus) yang dikhusukan untuk Aceh agar dimasukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemerintah Aceh. Menurutnya badan ini penting dibentuk untuk mengelola dana otsus, sebab saat ini Aceh masih masuk daerah termiskin di Sumatera.

Libatkan Advokat, Komisi III Buka Partisipasi Luas dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Libatkan Advokat, Komisi III Buka Partisipasi Luas dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dengan melibatkan kalangan advokat dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar komprehensif, responsif, dan minim penolakan saat diimplementasikan.

Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu diluruskan dari berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sebagian pihak memandang aturan tersebut hanya sebagai instrumen untuk mempermudah aparat penegak hukum merampas aset masyarakat.

Ledia Hanifa Ingatkan RUU Satu Data Harus Lindungi Hak Masyarakat Demi Cegah Data Hilang

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Ingatkan RUU Satu Data Harus Lindungi Hak Masyarakat Demi Cegah Data Hilang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amany menekankan bahwa urgensi RUU Satu Data Indonesia bukan sekadar soal mengumpulkan data (collecting data), melainkan bagaimana data tersebut diinterpretasikan untuk pelayanan publik dan dilindungi keamanannya. Ia juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksinkronan data yang berdampak langsung pada bantuan sosial.

Bimantoro Wiyono: Kejelasan Asal-Usul Ilegal Aset Harus Dipertegas

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Bimantoro Wiyono: Kejelasan Asal-Usul Ilegal Aset Harus Dipertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti penerapan konsep Non-Conviction Based (NCB) dalam mekanisme perampasan aset. Namun, Ia menilai pentingnya kejelasan konsep dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana, khususnya terkait batas antara perlindungan hak asasi manusia dan asal-usul ilegal suatu aset. Konsep NCB ini juga dinilai dapat menjadi terobosan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana seperti korupsi yang selama ini menghadapi berbagai kendala dalam proses penyitaan aset.

Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Tertentu Berpotensi Dipolitisasi dan Diperjualbelikan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Tertentu Berpotensi Dipolitisasi dan Diperjualbelikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti potensi ketidakpastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang tengah dibahas. Ia menilai terdapat inkonsistensi prinsip dasar yang dapat memicu multitafsir dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Komisi II Minta Seluruh Layanan Publik Berjalan Normal Di Tengah Konflik Geopolitik Global

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta Seluruh Layanan Publik Berjalan Normal Di Tengah Konflik Geopolitik Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI berharap pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat dapat tetap berjalan dengan normal di tengah dinamika geopolitik global saat ini. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda menyebutkan pihaknya menaruh harapan agar hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)