Politik dan Keamanan

Puan: Literasi Media Sosial dan Komunikasi Negara Jadi Kunci Tangkal Hoaks

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan literasi media sosial masyarakat dan membangun strategi komunikasi negara yang efektif di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi kunci untuk menangkal disinformasi, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat demokrasi.

Hinca Kaitkan Penanganan Kasus Satgas PKH dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menantang para akademisi untuk menilai apakah kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, yang telah mengembalikan aset negara senilai triliunan rupiah sejak awal 2025, layak dijadikan rujukan model dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. 

OPENING CEREMONY OF THE 17th MEETING OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) CAUCUS

OPENING CEREMONY OF THE 17th MEETING OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) CAUCUS

Kerja Sama Pertahanan dengan Turki Harus Perkuat Ekosistem Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan riset dan inovasi dalam negeri.

Tutup Masa Sidang, Puan Sebut DPR Kawal Isu Antisipasi Dampak El Nino Hingga Evaluasi Program Magang Dokter

RUU Perampasan Aset Harus Cegah 'Abuse of Power' Aparat dan Jamin Pengelolaan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya pengawasan yang kuat dalam implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, regulasi tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tujuan pemulihan aset negara dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru.

Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI menyoroti banyaknya Putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, tetapi hingga kini tidak bisa dieksekusi sehingga tidak ada pengembalian terhadap aset negara. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para akademisi dalam rangka mendengar masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Konten Hoaks Diduga Sengaja Diskreditkan DPR, Puan Ajak Seluruh Bangsa Jaga Persatuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung soal derasnya informasi digital termasuk berbagai konten yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan dewan.

Bahas RUU Perampasan Aset, Hinca Panjaitan Soroti Dugaan Penyimpangan Bisnis di BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyerap masukan perihal bagaimana mekanisme perampasan aset dalam bisnis yang terkait dengan BUMN. Sebab, menurutnya, terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kebijakan Pemerintah mengenai aturan pengenaan tarif Rp 5 juta bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan. Menurutnya, Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Batam – Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. 

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.