Politik dan Keamanan

5265 artikel ditemukan

Perkuat Alutsista, Paripurna Setujui Laporan Komisi I tentang Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Perkuat Alutsista, Paripurna Setujui Laporan Komisi I tentang Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan mekanisme konstitusional sebelum hibah diterima pemerintah.

22 Juli 2026

Baleg Setujui RUU Perubahan UU LLAJ Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Setujui RUU Perubahan UU LLAJ Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU Inisiatif DPR, pada Selasa (20/7/2026).

DPR Sahkan Kerja Sama Pertahanan RI-Malaysia dan RI-Turki, Perkuat Stabilitas Geopolitik

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Sahkan Kerja Sama Pertahanan RI-Malaysia dan RI-Turki, Perkuat Stabilitas Geopolitik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyampaikan laporan hasil pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Malaysia dan Turki. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Ia mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru.

Terungkap Sindikat Pencurian Modul, Komisi I: Pengamanan BTS Harus Diperketat

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Terungkap Sindikat Pencurian Modul, Komisi I: Pengamanan BTS Harus Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pengamanan infrastruktur telekomunikasi nasional diperkuat menyusul terungkapnya sindikat pencurian modul base transceiver station (BTS) oleh Sat Resmob Bareskrim Polri. Menurutnya, keamanan BTS harus menjadi perhatian serius karena keberadaannya merupakan infrastruktur vital yang menopang layanan komunikasi masyarakat.

Amelia Anggraini: Keberhasilan AIPA Diukur dari Implementasi Resolusi

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini: Keberhasilan AIPA Diukur dari Implementasi Resolusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang berlangsung pada 22-23 Juli 2026 mendatang.

Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh berhenti pada proses penangkapan dan penghukuman pelaku. Negara juga harus memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk memberikan layanan psikologis, restitusi, serta jaminan masa depan korban.

Respons Rivalitas Geopolitik, AIPA Caucus 2026 Harus Jadi Momentum Perkuat Sentralitas ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Respons Rivalitas Geopolitik, AIPA Caucus 2026 Harus Jadi Momentum Perkuat Sentralitas ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Meningkatnya rivalitas geopolitik global harus menjadi momentum untuk memperkuat sentralitas ASEAN, bukan justru menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai arena persaingan negara-negara besar. Karena itu, diplomasi parlemen melalui forum Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepentingan kawasan.

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026–2029 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan Komisi I DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7), setelah Komisi I menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fit and proper test.

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan dua pamannya. Ia pun mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberi sanksi tegas bagi para pelaku dan memastikan tak ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus ini.

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut.

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut orientasi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku semata. Abdullah mengatakan penegakan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh sejak laporan pertama diterima hingga proses persidangan dan pemulihan selesai. Hal ini disampaikannya, merespon atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan 2 pamannya.