//
Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kota Batam, Kepulauan Riau.|Foto: Alma/Mahendra
PARLEMENTARIA, Batam – Batam dinilai memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadikannya berpotensi sebagai pusat investasi nasional. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional, status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik, serta akses langsung ke pasar global menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sejak awal pemerintah menetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diharapkan menjadi motor penggerak investasi, ekspor, industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin Delegasi Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke BP Batam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026).
Meski demikian, Syarief mengingatkan bahwa Batam kini menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan berbagai kawasan ekonomi di ASEAN, seperti Johor-Singapore Special Economic Zone, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Oleh karena itu, menurutnya, penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, digitalisasi layanan, serta integrasi kawasan industri dengan pelabuhan harus terus menjadi prioritas agar daya saing Batam tetap terjaga.
"Batam perlu penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, digitalisasi pelayanan, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan harus terus menjadi prioritas," tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, BP Batam menyampaikan komitmennya untuk terus mempersiapkan Batam sebagai hub ekonomi digital regional yang kompetitif dan berkelanjutan. Demi mendukung upaya tersebut, BP Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sekitar 65 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja publik, sedangkan 35 persen lainnya digunakan untuk mendukung program-program strategis, termasuk pengembangan infrastruktur. Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas penyimpanan LPG dan LNG di Batam.
Menurutnya, infrastruktur tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai hub sekaligus cadangan penyangga energi nasional. Senada, Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad menilai diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mengantisipasi deindustrialisasi dini dan jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
"Batam memiliki peran yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, Batam harus menjadi lokomotif dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB)," pungkasnya. (azs/um)
