//
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (29/10/2025). Foto: Bunga/vel.
PARLEMENTARIA, Batam — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai perkembangan kawasan Batam yang strategis masih berjalan lambat dibandingkan negara tetangga, Singapura. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (29/10/2025) saat meninjau perkembangan kawasan Batam–Bintan dan sejumlah proyek strategis nasional.
Menurut Lasarus, Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pesaing kuat bagi Singapura dalam sektor logistik dan perdagangan internasional. Namun, ia menilai lemahnya kemauan politik dan koordinasi antarinstansi membuat potensi besar tersebut belum optimal.
“Komisi V melihat kenapa BP Batam ini perkembangannya lamban, sementara Singapura begitu cepat maju. Dari sisi finansial, Indonesia mampu. Tapi dari sisi kemauan politik, saya kira kita yang lemah,” ujar Lasarus.
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Barat II ini menegaskan, dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan semangat nasionalisme dalam pengelolaan kawasan Batam, Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama di jalur pelayaran internasional. Ia juga menyoroti peluang besar di sektor logistik yang belum tergarap optimal.
“Ada sekitar 15 juta TEUs peti kemas yang tidak tertampung di Singapura. Kita baru menampung sekitar 700 ribu TEUs. Ini peluang besar yang harus kita tangkap agar Indonesia, khususnya Batam, bisa mengambil peran strategis dalam perdagangan global,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi antara Batam dan Bintan agar keduanya bisa menjadi engine of growth ekonomi kawasan barat Indonesia. Ia menilai pemerintah pusat sudah tepat menjadikan Kepri sebagai salah satu tujuan investasi nasional, namun masih diperlukan penyesuaian aturan agar daya saing wilayah ini meningkat.
“Batam dan Bintan harus menjadi pusat pertumbuhan yang memberikan efek domino bagi daerah lain. Maka aturan seperti peraturan pemerintah perlu disesuaikan agar dua wilayah ini bisa saling mendukung dalam satu kawasan perdagangan bebas,” jelas Ansar.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan komitmen untuk menjadikan Batam sebagai role model kawasan investasi nasional yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya. “Kita bersama Gubernur Kepri akan menjadikan Batam sebagai role model pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Dengan berkembangnya Batam, pulau-pulau di sekitarnya akan ikut tumbuh dan mewujudkan arahan Presiden menjadikan Kepri pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Fary.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan Batam–Bintan dan menjadikan Kepulauan Riau sebagai gerbang ekonomi global Indonesia. •blf/um
