//
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).|Foto: Munchen/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Rifqi mengungkapkan bahwa harga minyak mentah dunia saat ini berada pada kisaran 105 hingga 108 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Kondisi ini, menurutnya, memberikan tekanan signifikan terhadap postur APBN, terutama pada sektor subsidi energi.
“Kita mengapresiasi Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Rifqi.
Ia menjelaskan, dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp359 triliun dengan asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel. Dengan lonjakan harga yang terjadi saat ini, lanjutnya, kondisi tersebut berpotensi mengoreksi APBN sehingga diperlukan langkah efisiensi di berbagai sektor anggaran.
Komisi II, kata Rifqi, meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pembinaan terhadap pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun DPRD, agar mampu menyisir dan memprioritaskan penggunaan APBD secara tepat sasaran.
“Di tengah situasi seperti ini, daerah harus benar-benar memilah mana yang prioritas untuk rakyat dan mana yang hanya bersifat sekunder atau tersier. Pengadaan yang tidak mendesak, seperti pembangunan gedung untuk kepentingan pejabat atau kendaraan dinas, sangat sensitif,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kemendagri sebagai “mata dan telinga” pemerintah pusat dalam memastikan disiplin anggaran di daerah. Selain efisiensi, Rifqi mendorong pemerintah untuk menyiapkan skenario alternatif pembiayaan (alternative financing) sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap harga energi.
“Kita berharap situasi global segera mereda, tetapi skenario terburuk tetap harus disiapkan. Jika diperlukan dukungan regulasi, Komisi II siap membahasnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri menjadi katalisator dalam pelaksanaan program-program strategis nasional di daerah, seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi berbasis koperasi.
Rifqi menilai, daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang mendukung, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga pemberdayaan pelaku lokal.
“Jangan sampai dapurnya di daerah, tapi bahan bakunya justru dari luar. Daerah harus mampu menyediakan telur, daging, ikan, dan sayur. Ekosistem ini harus dibangun dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengusulkan keterlibatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui program pengabdian masyarakat untuk membantu daerah dalam mengakselerasi program strategis pemerintah.
Di sisi lain, Rifqi turut menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menyebut, saat ini kewenangan pembinaan BUMD masih terbatas secara regulatif.
“Jika RUU BUMD belum juga selesai karena proses di tingkat pemerintah, maka kami mendorong Kemendagri untuk setidaknya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar penguatan pembinaan dan pengawasan BUMD,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar BUMD tidak menjadi beban tambahan bagi APBD di tengah kondisi fiskal daerah yang juga terdampak oleh potensi penurunan transfer ke daerah. “Sekitar 80–90 persen daerah masih bergantung pada transfer keuangan pusat. Ketika APBN terkoreksi, maka daerah juga akan terdampak. Ini harus kita antisipasi bersama,” pungkasnya. (ssb/aha)
