//
Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Foto : Oji/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu mendorong Kementerian-Kementerian untuk melakukan aksi nyata dalam penanganan pasca bencana banjir di Aceh sesuai dengan amanat Presiden Prabowo. Ia menilai saat ini masih banyak Kementerian yang menyalurkan bantuan terlalu bersifat seremonial dan belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ilham mengapresiasi perhatian Presiden Republik Indonesia yang berulang kali mengunjungi Aceh sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar kunjungan pejabat ke daerah bencana tidak sebatas penyaluran bantuan sosial semata.
“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berulang kali berkunjung ke Aceh, ini kebanggaan kami sebagai masyarakat Aceh dikunjungi Presiden untuk percepatan pembangunan yang ada di Aceh pasca bencana. yang kedua Presiden mengatakan pejabat yang datang ke Aceh itu jangan hanya selfie-selfie untuk memberikan bansos Pak,” ujar Ilham dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia juga menyinggung mengenai kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kota Langsa beberapa waktu lalu yang dinilainya tidak tepat sasaran. Menurutnya, kunjungan tersebut justru lebih banyak menyasar wilayah perkebunan, sementara kawasan nelayan dan tambak yang rusak akibat banjir seperti di Kota Langsa tidak dikunjungi.
“Di situ (Kota Langsa) ada desa nelayan merah putih tidak dikunjungi, ada nelayan-nelayan pesisir yang menunggu harapan dari Menteri KKP untuk berkunjung di Kota Langsa tidak dikunjungi juga dan tidak melihat tambak-tambak yang rusak daripada kota Langsa maupun itu Pelabuhan. Kami, saya dan teman-teman menunggu apa gerakan dari Pak menteri ketika datang ke Langsa, ternyata Pak menteri hanya bagi-bagi Bansos daerah perkebunan,” katanya.
Ilham menegaskan bahwa wilayah pesisir dan tambak merupakan daerah terakhir yang dilalui banjir sebelum air mengalir ke laut, sehingga kerusakannya cukup parah dan membutuhkan penanganan cepat dari Kementerian KKP.
Selain itu, ia juga menyinggung kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan hutan yang memicu banjir dan longsor. Menurutnya, praktik penebangan liar yang masih terjadi di Aceh turut memperparah dampak bencana.
Di sektor pertanian, Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa pasca banjir harga pangan mulai bergejolak, sementara lahan sawah tertutup sedimen lumpur tebal yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk kembali produktif.
Ia juga menyoroti dampak pembangunan hunian tetap (huntap) terhadap kehidupan petani dan pekebun. Relokasi tempat tinggal, kata dia, berpotensi menjauhkan masyarakat dari lahan garapan mereka dan menambah beban ekonomi di tengah kondisi pemulihan yang belum optimal.
Bagaimana perjalanan mereka ke tempat perkebun mereka yang baru? itu perlu jadi perhatian, biasanya mereka berkebun dua sampai tiga kilo dengan adanya huntap ini mungkin mereka agak lebih jauh, belum lagi perekonomiannya belum tumbuh, ini belum lagi perbaikan daripada kebun-kebun, jalan, irigasi. Bagaimana irigasi kita bisa baik kalau sedimen lumpur ini masih juga belum kita selesaikan, ini menjadi PR kita ingin melihat,” ujarnya.
Legislator dapil Aceh II itu juga menegaskan perlunya percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Aceh, bukan sekadar penyaluran bantuan sosial. Ia mendorong kementerian terkait untuk segera melakukan langkah konkret di lapangan.
“Bagaimana kita menerjemahkan cita-cita bapak Presiden untuk swasembada pangan, kalau bencana ini kita masih kebanyakan seremonial-seremonial kalau turun ke lapangan, Ini kita tunggu,” kata Ilham.
Ia pun menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran untuk Kementerian Pertanian, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, selama digunakan secara efektif untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
“Penambahan anggaran saya secara pribadi kalau memang dari Kementan minta penambahan anggaran, kalau itu diperlukan untuk pemulihan perekonomian perkebunan, pertanian, saya sangat setuju. Yang penting Pak, actionnya kami tunggu. Kami kepingin sekali lagi, para menteri yang hadir ke Aceh itu betul-betul memberikan action, memberikan bantuan di lapangan yang bisa menumbuhkan perekonomian di Aceh,” tutupnya. •gal/aha
