Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Kenaikan Tarif Penerbangan Ancam Target Wisata NTB 2026
Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Kenaikan Tarif Penerbangan Ancam Target Wisata NTB 2026
Reels
Video singkat terbaru
Terpopuler
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Industri dan PembangunanKomisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
Politik dan KeamananReforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
Politik dan KeamananGTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku
Politik dan KeamananRp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://bit.ly/FormulirLombaOrasiBintangOrator?r=qr
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku
Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia
MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga secara ketat dan tidak dimasukkan dalam skema perhutanan sosial maupun Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Hal ini penting untuk memastikan fungsi konservasi tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas pemanfaatan lahan.
Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.
Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Provinsi Maluku, khususnya untuk memastikan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.
GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku
PARLEMENTARIA, Maluku — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku harus diaktifkan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).
Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia
PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi hambatan struktural utama yang menghalangi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Hal ini disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/4/2026).
MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keras kasus perjanjian kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Baubau yang bernilai nol rupiah. Ia menilai praktik tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara.
Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru.
Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk memperpanjang pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (otsus) untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Hal itu sebagaimana tertuang dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas (migas), di Aceh. Nasir menekankan bahwa desentralisasi asimetris merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku
Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia
Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Investasi Rp7 Triliun Baterai EV di Karawang Jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan
Dorong Industri Baterai EV, Bersiap Perkuat Energi Bersih Nasional
Komisi IV Dorong Percepat Pengangkatan PPPK dan Pemenuhan Kebutuhan PPL
Adi Wiryatama Dorong Pemerintah Beri Dukungan Pengelola Gajah Wisata
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas
Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
KWP dan Biro Pemberitaan Parlemen Teguhkan Sinergi Sebarkan Informasi Kinerja Parlemen
Susun RUU Ketenagalistrikan, Komisi XII Kembali Serap Masukan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
Edisi Ketiga, Cindy Monica Kembali Gelar Program Baju Lebaran untuk Anak Panti di Padang Pariaman
Setjen DPR RI Terapkan Langkah Efisiensi, Indra Iskandar Pastikan Layanan Kedewanan Tetap Optimal
Tingkatkan Kualitas SDM, Setjen DPR MoU dengan Yayasan Ary Ginanjar
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia
MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
