•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Dukungan Kapal dan Tunjangan Prajurit di Maluku Dinilai Mendesak

Politik dan Keamanan24 April 2026

Dukungan Kapal dan Tunjangan Prajurit di Maluku Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Ambon — Kebutuhan dukungan operasional dan peningkatan kesejahteraan prajurit di wilayah kepulauan Maluku dan Maluku Utara dinilai mendesak, seiring tantangan geografis dan tingginya biaya hidup di daerah penugasan. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam XV/Pattimura di Ambon, Maluku, Kamis (23/4/2026).

24 April 2026

Dewi Asmara Apresiasi Auto Gate Imigrasi Sulut, Percepat Layanan di Gerbang Indonesia Timur

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara Apresiasi Auto Gate Imigrasi Sulut, Percepat Layanan di Gerbang Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengapresiasi kemajuan layanan keimigrasian di Sulawesi Utara, khususnya dengan hadirnya fasilitas auto gate yang dinilai mampu mempercepat sekaligus mempermudah proses pemeriksaan keimigrasian bagi masyarakat. Menurutnya perkembangan ini merupakan lompatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, saat fasilitas tersebut belum tersedia.

Komisi II Soroti Optimalisasi GTRA Kalteng, Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Optimalisasi GTRA Kalteng, Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen utama penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja masa reses Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).

M. Khozin: Optimalkan GTRA untuk Tangani Konflik Pertanahan di Babel

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin: Optimalkan GTRA untuk Tangani Konflik Pertanahan di Babel

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Kapoksi Komisi II DPR Muhammad Khozin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan dan tumpang tindih lahan di Bangka Belitung. Ia menyoroti berbagai persoalan agraria di daerah yang dinilai masih membutuhkan penanganan lebih intensif dan terkoordinasi.

Komisi II Masih Buka Masukan RUU Pemilu

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Masih Buka Masukan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan Komisi II DPR masih membuka berbagai masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya menyangkut presidential threshold, parliamentary threshold, serta pengaturan Pemilu pusat dan daerah.

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea dan Prana Putra Sohe, menyoroti berbagai persoalan pemasyarakatan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (22/0m4/2026). Fokus utama pembahasan mencakup kondisi warga binaan pemasyarakatan (WBP), potensi overkapasitas lapas, hingga kebutuhan pembangunan rumah tahanan (rutan) baru di wilayah tersebut.

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang - Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum di daerah.

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menggelar pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT. Pertemuan tersebut membahas evaluasi dan penanganan sejumlah isu penegakan hukum yang kini tengah menjadi sorotan publik di wilayah NTT.

Rudianto Lallo Soroti Keterbatasan Anggaran dan Disiplin Aparat dalam Penegakan Hukum di NTB

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Rudianto Lallo Soroti Keterbatasan Anggaran dan Disiplin Aparat dalam Penegakan Hukum di NTB

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari keterbatasan anggaran hingga masih ditemukannya aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak kejahatan. Baginya, salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah keterbatasan anggaran di masing-masing institusi penegak hukum.

Sukamta Tekankan Optimalisasi OMSP dan Intelijen Terintegrasi Demi Amankan PSN di Sulawesi Tengah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Sukamta Tekankan Optimalisasi OMSP dan Intelijen Terintegrasi Demi Amankan PSN di Sulawesi Tengah

PARLEMENTARIA, Palu — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya optimalisasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta penguatan intelijen terintegrasi guna menjamin keamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mitigasi radikalisme di Sulawesi Tengah. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Reses Komisi I DPR RI ke Kodam XXIII/Palaka Wira di Palu, Rabu (21/4/2025).

Krisis Kapasitas Lapas, Biyas Layar Minta Optimalisasi Aturan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Krisis Kapasitas Lapas, Biyas Layar Minta Optimalisasi Aturan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi XIII DPR RI Biyas Layar menyoroti persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Temuan tersebut kembali mengemuka saat kunjungan kerja Komisi XIII di Sulawesi Utara, yang memperlihatkan data kondisi hunian warga binaan jauh melampaui kapasitas ideal.

RUU PPRT Disahkan, Wujud Kehadiran Negara Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU PPRT Disahkan, Wujud Kehadiran Negara Lindungi Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan langkah strategis negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.