Berita Korpolkam

RUU PAMS Harus Buka Ruang Kerja Sama Investasi dan Pastikan Akses Luas Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wahyu Sanjaya menyoroti tata kelola layanan air bersih di daerah yang dinilainya masih menjadi salah satu hambatan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan air. Ia menilai dominasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kebijakan tarif perlu dievaluasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS).

26 Agustus 2026

Penegasan Menhan Soal Tidak Adanya Larangan Hijab Sejalan dengan Amanat Konstitusi

Penegasan Menhan Soal Tidak Adanya Larangan Hijab Sejalan dengan Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, menyambut baik dan mengapresiasi klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terkait isu penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI.

Cegah Persoalan Hukum, Wahyu Sanjaya Minta Definisi Air Minum Diperjelas

Cegah Persoalan Hukum, Wahyu Sanjaya Minta Definisi Air Minum Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wahyu Sanjaya meminta perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi perjelas perbedaan antara air minum, air bersih, dan air baku. Menurutnya, ketegasan definisi diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan maupun persoalan hukum di kemudian hari.

Aria Bima: RUU Air Minum dan Sanitasi Harus Pastikan Layanan Merata dan Berkualitas

Politik dan Keamanan25 Agustus 2026

Aria Bima: RUU Air Minum dan Sanitasi Harus Pastikan Layanan Merata dan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima menilai penyusunan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak secara merata. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi III, Habiburokhman, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.

Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung ketegasan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), termasuk membawa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran ke proses hukum. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto seusai memimpin rapat penanganan Karhutla di Palangka Raya.

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mengusulkan agar kata “siaran” dihilangkan dari definisi konten digital dalam Pasal 1 Ayat (19) RUU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja menilai bahwa usulan tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengatur konten pada platform digital.

Apresiasi Ketegasan Bareskrim Polri Usut Tuntas Dalang dan Penerima Keuntungan Karhutla

Apresiasi Ketegasan Bareskrim Polri Usut Tuntas Dalang dan Penerima Keuntungan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri dalam menangani kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan

Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus perlu memperjelas kewenangan serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara kepailitan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kurator.

Meity Rahmatia Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Profesi Kurator

Meity Rahmatia Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan secara lebih rinci dan substansial. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan kurator, terutama dalam penguasaan dan pengelolaan aset, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam proses kepailitan.

Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator

Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor.

23 Agustus 2026

Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan