Reses

M. Khozin: Optimalkan GTRA untuk Tangani Konflik Pertanahan di Babel

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Kapoksi Komisi II DPR Muhammad Khozin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan dan tumpang tindih lahan di Bangka Belitung. Ia menyoroti berbagai persoalan agraria di daerah yang dinilai masih membutuhkan penanganan lebih intensif dan terkoordinasi.

24 April 2026

Komisi II Masih Buka Masukan RUU Pemilu

Komisi II Masih Buka Masukan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan Komisi II DPR masih membuka berbagai masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya menyangkut presidential threshold, parliamentary threshold, serta pengaturan Pemilu pusat dan daerah.

Minim Pasien, Irma Suryani Soroti Kondisi RSUD Amurang

Minim Pasien, Irma Suryani Soroti Kondisi RSUD Amurang

PARLEMENTARIA, Minahasa Selatan — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengaku prihatin setelah mendapati rendahnya jumlah pasien rawat inap di RSUD Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja reses bersama Tim Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu (22/4/2026).

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea dan Prana Putra Sohe, menyoroti berbagai persoalan pemasyarakatan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (22/0m4/2026). Fokus utama pembahasan mencakup kondisi warga binaan pemasyarakatan (WBP), potensi overkapasitas lapas, hingga kebutuhan pembangunan rumah tahanan (rutan) baru di wilayah tersebut.

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

Industri dan Pembangunan

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

PARLEMENTARIA, Medan - Kunci keberhasilan perkebunan sawit nasional adalah pada integrasi antara sektor hulu dan hilirisasi. Hilirisasi sawit harus segera diwujudkan untuk mencapai muara akhir, yakni kedaulatan pangan yang mandiri. Ini demi memastikan keberlanjutan ekonomi dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Legislator Dorong Akselerasi Bioenergi Sawit Hadapi Krisis Energi

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Akselerasi Bioenergi Sawit Hadapi Krisis Energi

PARLEMENTARIA, Medan — Percepatan industrialisasi energi baru dan energi terbarukan (EBET) berbasis sawit perlu terus diakselerasi di tengah krisis energi global akibat perang Iran-Amerika Serikat. Ketegangan di Timur Tengah sangat berdampak pada fluktuasi harga BBM di dalam negeri.

Perluas Jaminan Sosial 1,65 Juta Pekerja Informal di Riau

Perluas Jaminan Sosial 1,65 Juta Pekerja Informal di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IX DPR RI menyoroti masih rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Provinsi Riau. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya melindungi kelompok pekerja informal terutama pekerja rentan yang jumlahnya mendominasi angkatan kerja.

Realisasi Cek Kesehatan Gratis di Riau Rendah, Komisi IX Dorong Penambahan Dokter

Realisasi Cek Kesehatan Gratis di Riau Rendah, Komisi IX Dorong Penambahan Dokter

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Riau menyoroti evaluasi capaian program kesehatan (CKG) yang masih rendah serta krisis tenaga medis spesialis yang masih membayangi Bumi Lancang Kuning. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk membedah kendala yang dihadapi pemerintah daerah secara langsung.

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang - Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum di daerah.

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Sarmuji Minta InJourney Lakukan Pemetaan Segmentasi yang Tepat

Industri dan Pembangunan

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Sarmuji Minta InJourney Lakukan Pemetaan Segmentasi yang Tepat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan pentingnya strategi pariwisata yang terukur dalam upaya mencapai target peningkatan dua juta wisatawan mancanegara di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Oleh karena itu, ia meminta InJourney sebagai pengelola ekosistem pariwisata untuk tidak melakukan promosi secara generalis, melainkan melalui pemetaan segmentasi yang tepat.

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menggelar pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT. Pertemuan tersebut membahas evaluasi dan penanganan sejumlah isu penegakan hukum yang kini tengah menjadi sorotan publik di wilayah NTT.

Sejumlah Wilayah di Karimun Belum Punya SMA