//
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, saat melakukan kunjungan kerja reses bersama Tim Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara.
PARLEMENTARIA, Minahasa Selatan — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengaku prihatin setelah mendapati rendahnya jumlah pasien rawat inap di RSUD Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja reses bersama Tim Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu (22/4/2026).
Irma mengungkapkan, secara umum kondisi fisik rumah sakit tergolong baik dan bersih. Namun, jumlah pasien yang sangat sedikit menimbulkan tanda tanya besar.
“Sebetulnya kondisi rumah sakit itu bagus ya, bersih, bagus. Cuma tadi kami melihat, sepertinya kok enggak ada orang yang berobat ke situ. Salah satunya yang rawat inapnya hanya 11 orang. Yang lainnya juga saya nggak tahu ada di mana,” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah terkait fenomena tersebut. “Apakah benar orang Minahasa Selatan ini enggak pernah sakit? Kok enggak ada yang berobat,” tambahnya.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, politisi dari Partai NasDem itu menemukan adanya persoalan mendasar yang menyebabkan masyarakat enggan berobat ke RSUD Amurang. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.
Selain itu, Irma juga menyoroti keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Menurutnya, sejumlah alat kesehatan belum tersedia secara memadai, sementara jumlah dokter spesialis masih sangat terbatas.
“Ada banyak alat kesehatan yang belum dilengkapi. Kemudian juga SDM, dokter-dokter spesialis itu memang belum mencukupi,” tegas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Irma menyatakan pihaknya telah menyampaikan temuan tersebut kepada perwakilan Kementerian Kesehatan agar segera dilakukan pembenahan.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar RSUD Amurang dapat berfungsi optimal dan tidak menjadi fasilitas yang terbengkalai. “Supaya rumah sakit itu tidak idle, tidak mubazir. Itu yang kami sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan,” pungkasnya. (oji/aha)
