//
Anggota Komisi X DPR Muslimin Bando, saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi X DPR mengunjungi Pendopo Bupati Karimun di Provinsi Kepri.
PARLEMENTARIA, Karimun – Anggota Komisi X DPR Muslimin Bando menyoroti masih adanya wilayah yang belum memiliki fasilitas SMA, sehingga banyak anak terpaksa berhenti sekolah setelah lulus SMP.
“Masih ada daerah-daerah yang belum punya SMA. Kita perlu solusi praktis, misalnya menghadirkan paket guru ke sana supaya anak-anak tetap bisa lanjut pendidikan,” ujar Muslimin saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi X DPR mengunjungi Pendopo Bupati Karimun di Provinsi Kepri, Rabu (22/4)
Menurutnya, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak boleh menjadi alasan terhambatnya akses pendidikan. Ia menekankan pentingnya pendekatan fleksibel agar anak-anak di daerah terpencil tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Negara tidak boleh abai, justru di wilayah yang paling sulit dijangkau, kehadiran layanan pendidikan harus semakin diperkuat dengan pendekatan yang adaptif, mulai dari skema pembelajaran yang fleksibel hingga dukungan infrastruktur yang sesuai kebutuhan lokal. Dengan begitu, setiap anak, di mana pun mereka berada, tetap memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” ungkapnya.
Politisi F-PAN ini juga menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran. Ia menilai, intervensi kebijakan harus disertai pemetaan kebutuhan riil di lapangan, termasuk jumlah siswa, akses transportasi, hingga ketersediaan tenaga pengajar.
“Kita harus bersinergi anatara pusat dan daerah, karena setiap daerah punya tantangan berbeda, jadi kebijakannya juga harus spesifik dan berbasis data,” tegasnya. (jk/aha)
