Penanganan Banjir Rob di Belawan Belum Optimal, Minta Rencana Kerja Lebih Konkret

PARLEMENTARIA, Medan - Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti belum optimalnya penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Medan, khususnya di Kecamatan Belawan, Labuhan Deli, dan Medan Marelan. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sumatera Utara untuk meninjau kondisi pasca bencana serta mendengarkan paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait upaya penanganan di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan Sumatera Barat.

“Ini kunjungan kita untuk melihat dan juga mendengarkan terkait penanganan pasca bencana, sekaligus meninjau langsung daerah yang selama ini kerap terdampak banjir rob,” ujar Musa Rajekshah kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (09/04/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Komisi V menemukan bahwa pembangunan tanggul dan rumah pompa yang telah dilakukan pemerintah pusat melalui Dirjen Sumber Daya Air. Hal ini belum selesai persoalan secara menyeluruh karena proyek belum rampung.

“Setelah kami lihat ke lapangan, ternyata belum juga menyelesaikan masalah karena proyek ini belum selesai tuntas. Kami minta rencana kerja yang lebih konkret sampai dengan penyelesaian, supaya anggaran yang sudah digelontorkan ini tidak sia-sia,” tegas Musa Rajekshah.

Legislator Dapil Sumatera Utara I ini juga menyampaikan bahwa masyarakat justru merasakan dampak lain dari pembangunan yang belum optimal tersebut.

“Kami juga sudah dengar dari masyarakat, malah timbul masalah baru. Ini harus segera ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat,” tambahnya.

Menurut Musa, penyelesaian banjir rob tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif Pemerintah Kota Medan serta stakeholder terkait seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Pertamina (Persero).

“Penyelesaian ini bukan hanya tugas satu pihak. Semua stakeholder harus duduk bersama, baik pemerintah provinsi, kota, maupun pihak terkait lainnya, agar pembangunan ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap, melalui hasil kunjungan kerja ini akan dibawa ke rapat Komisi V DPR RI untuk mendorong adanya koordinasi lintas instansi.

“Setiap kunjungan kerja spesifik akan kami bawa ke rapat bersama pimpinan Komisi V DPR RI. Kami akan mendorong adanya rapat koordinasi antara pemerintah, baik provinsi, kota, maupun pihak terkait, agar penanganan banjir rob di Medan bisa segera tuntas,” pungkasnya.

Masyarakat di kawasan pesisir Medan berharap langkah konkret segera direalisasikan, mengingat banjir rob yang terus berulang telah berdampak pada aktivitas dan kondisi sosial ekonomi mereka. (aas/rdn)