E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Haji|timwas haji|RUU Polri|MBG|BGN|APBN|Rupiah|Armuzna|Pemilu|RUU Satu Data|Pariwisata|SPPG
Jakarta:
Berawan sebagian
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 59%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Haji|timwas haji|RUU Polri|MBG|BGN|APBN|Rupiah|Armuzna|Pemilu|RUU Satu Data|Pariwisata|SPPG
Jakarta:
Berawan sebagian
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 59%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

UU PPRT

16 artikel dengan tag ini

Representasi Perempuan di Parlemen Harus Diterjemahkan Jadi Perubahan Nyata
Representasi Perempuan di Parlemen Harus Diterjemahkan Jadi Perubahan Nyata
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
Representasi Perempuan di Parlemen Harus Diterjemahkan Jadi Perubahan Nyata
Kesejahteraan Rakyat
Representasi Perempuan di Parlemen Harus Diterjemahkan Jadi Perubahan Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, perempuan di parlemen tidak cukup hanya hadir sebagai representasi, tetapi juga harus berperan dalam mentransformasi kebijakan publik.

21 Mei 2026
KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak
KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak
Kesejahteraan Rakyat
KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyiapkan berbagai agenda advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai tindak lanjut Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

UU PPRT Sebagai Kado Hari Buruh, Negara Perlu Lindungi Warga Negara Hingga Ranah Privat
UU PPRT Sebagai Kado Hari Buruh, Negara Perlu Lindungi Warga Negara Hingga Ranah Privat
Kesejahteraan Rakyat2 Mei 2026
UU PPRT Sebagai Kado Hari Buruh, Negara Perlu Lindungi Warga Negara Hingga Ranah Privat
Kesejahteraan Rakyat
UU PPRT Sebagai Kado Hari Buruh, Negara Perlu Lindungi Warga Negara Hingga Ranah Privat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum penting dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, negara akhirnya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan
Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan
Kesejahteraan Rakyat
Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/04). Ia menyebut pengesahan ini setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade.

Perempuan Parlemen Bukan Pelengkap, Harus Turut Serta Pengambil Kebijakan
Perempuan Parlemen Bukan Pelengkap, Harus Turut Serta Pengambil Kebijakan
Politik dan Keamanan25 April 2026
Perempuan Parlemen Bukan Pelengkap, Harus Turut Serta Pengambil Kebijakan
Politik dan Keamanan
Perempuan Parlemen Bukan Pelengkap, Harus Turut Serta Pengambil Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI)  Sarifah Ainun Jariyah menegaskan legislator perempuan di parlemen bukan hanya sebagai pelengkap. Namun turut ambil peran dalam pengambilan kebijakan.

Nurhadi Siap Kawal Implementasi UU PPRT dalam Satu Tahun
Nurhadi Siap Kawal Implementasi UU PPRT dalam Satu Tahun
Kesejahteraan Rakyat24 April 2026
Nurhadi Siap Kawal Implementasi UU PPRT dalam Satu Tahun
Kesejahteraan Rakyat
Nurhadi Siap Kawal Implementasi UU PPRT dalam Satu Tahun

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) secara intensif dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Ia menekankan bahwa masa tersebut menjadi periode krusial untuk memastikan undang-undang dapat berjalan efektif melalui dukungan aturan turunan.

RUU PPRT Disahkan, Wujud Kehadiran Negara Lindungi Pekerja Rumah Tangga
RUU PPRT Disahkan, Wujud Kehadiran Negara Lindungi Pekerja Rumah Tangga
Politik dan Keamanan24 April 2026
RUU PPRT Disahkan, Wujud Kehadiran Negara Lindungi Pekerja Rumah Tangga
Politik dan Keamanan
RUU PPRT Disahkan, Wujud Kehadiran Negara Lindungi Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan langkah strategis negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga. 

UU PPRT Disahkan, Nihayatul Wafiroh: Buah Perjuangan Bersama Selama 22 Tahun
UU PPRT Disahkan, Nihayatul Wafiroh: Buah Perjuangan Bersama Selama 22 Tahun
Kesejahteraan Rakyat24 April 2026
UU PPRT Disahkan, Nihayatul Wafiroh: Buah Perjuangan Bersama Selama 22 Tahun
Kesejahteraan Rakyat
UU PPRT Disahkan, Nihayatul Wafiroh: Buah Perjuangan Bersama Selama 22 Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

UU PPRT Disahkan, Komisi IX Siap Kawal Aturan Turunan
UU PPRT Disahkan, Komisi IX Siap Kawal Aturan Turunan
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
UU PPRT Disahkan, Komisi IX Siap Kawal Aturan Turunan
Kesejahteraan Rakyat
UU PPRT Disahkan, Komisi IX Siap Kawal Aturan Turunan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Langkah ini disambut sebagai kemenangan besar bagi jutaan pekerja domestik di Indonesia yang selama ini bekerja tanpa payung hukum yang memadai.

Pengesahan RUU PPRT Kemenangan Ideologis Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Pengesahan RUU PPRT Kemenangan Ideologis Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Ekonomi dan Keuangan23 April 2026
Pengesahan RUU PPRT Kemenangan Ideologis Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Ekonomi dan Keuangan
Pengesahan RUU PPRT Kemenangan Ideologis Perempuan Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam Rapat Paripurna, di Gedung NusantaraI II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/04/2026). 

DPR Sahkan UU PPRT, Komisi XIII: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia
DPR Sahkan UU PPRT, Komisi XIII: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia
Politik dan Keamanan23 April 2026
DPR Sahkan UU PPRT, Komisi XIII: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia
Politik dan Keamanan
DPR Sahkan UU PPRT, Komisi XIII: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Pengesahan UU PPRT dinilai sebagai terobosan dalam upaya melindungi hak-hak PRT yang selama ini kerap terabaikan.

UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja
UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja
Kesejahteraan Rakyat
UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, UU PPRT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang maksimal dalam melindungi profesi PRT.

1 / 2Halaman 1 dari 2Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(865)
  • Industri dan Pembangunan(3141)
  • Isu Lainnya(1017)
  • Kesejahteraan Rakyat(3180)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3833)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

21 Mei 2026
2 Mei 2026
25 April 2026
25 April 2026
24 April 2026
24 April 2026
24 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Haji|timwas haji|RUU Polri|MBG|BGN|APBN|Rupiah|Armuzna|Pemilu|RUU Satu Data|Pariwisata|SPPG
Jakarta:
Berawan sebagian
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 59%
Angin: 12 km/h