UU PPRT

16 artikel dengan tag ini

Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU

Politik dan Keamanan23 April 2026

Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi momen bersejarah bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Momentum ini disambut penuh haru dan rasa syukur oleh berbagai pihak, termasuk Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT).

23 April 2026

Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

Kesejahteraan Rakyat22 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang merupakan langkah konkret mewujudkan emansipasi bagi jutaan perempuan di Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan terus hidup hingga kini.

Disahkan di Hari Kartini, Bob Hasan: UU PPRT Jadi Pelita Pelindungan

Politik dan Keamanan22 April 2026

Politik dan Keamanan

Disahkan di Hari Kartini, Bob Hasan: UU PPRT Jadi Pelita Pelindungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut pengesahan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai tonggak penting dalam menghadirkan pelindungan hukum bagi pekerja domestik di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam laporan Baleg pada Rapat Paripurna DPR RI.

Paripurna sahkan RUU PPRT, Komitmen DPR Perkuat Capaian Legislasi

Politik dan Keamanan22 April 2026

Politik dan Keamanan

Paripurna sahkan RUU PPRT, Komitmen DPR Perkuat Capaian Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan capaian legislasi DPR RI bersama Pemerintah dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Puan menegaskan DPR berkomitmen memperkuat pelindungan hukum melalui pengesahan dua undang-undang strategis.