Pencarian Lanjutan

Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!

Politik dan Keamanan16 September 2026

Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti menegaskan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, ketimpangan kepemilikan lahan yang berlangsung lama dapat menghambat produktivitas masyarakat dan kemajuan negara.

16 September 2026

Di Forum Parlemen Dunia, BKSAP Serukan Pemberdayaan Generasi Muda

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Di Forum Parlemen Dunia, BKSAP Serukan Pemberdayaan Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rio A.J. Dondokambey, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara dalam memberdayakan generasi muda untuk menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Rio melalui intervensi dalam Session 4 bertajuk “Advancing Youth Economic Rights and Employment in an Uncertain Future” pada The 12th IPU Global Conference of Young Parliamentarians yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan, Sabtu (5/9/2026).

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi dan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu akar konflik agraria struktural. Menurutnya, berbagai aturan sektoral mengenai pertanahan dan aset negara belum sepenuhnya memiliki orientasi yang selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengaturan tanggung jawab penyedia produk dan layanan digital asal luar negeri menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Terlebih, produk dan layanan vendor asing kini dapat digunakan secara luas, termasuk pada sistem yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia.

Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketahanan siber nasional dinilai perlu dibangun sejak tingkat individu dengan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar edukasi keamanan dan ketahanan siber dapat masuk dalam kurikulum pendidikan.

Cegah Kebocoran Ekspor-Impor, RUU Komoditas Strategis Bangun Ekosistem Pengelolaan Nasional

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Kebocoran Ekspor-Impor, RUU Komoditas Strategis Bangun Ekosistem Pengelolaan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis diarahkan untuk membangun ekosistem pengelolaan komoditas nasional yang terintegrasi dari produksi hingga pemasaran. Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai komoditas strategis Indonesia.

Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menilai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tidak dapat menuntaskan persoalan stunting secara mandiri. Menurutnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi permukiman yang layak.

Pansus Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum WNI

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI) Martin Tumbelaka mendorong penguatan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum dengan pihak asing. Masukan para Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung dinilai penting untuk memastikan aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian perkara lintas negara.

Kardaya Ingatkan Pentingnya Kejelasan Definisi Komoditas Strategis

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kardaya Ingatkan Pentingnya Kejelasan Definisi Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika mengingatkan pentingnya kejelasan definisi komoditas strategis dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar implementasi regulasi memiliki landasan yang kuat sekaligus mendukung tujuan pembentukan bursa untuk mencegah praktik underpricing dan transfer pricing yang merugikan negara.

Felly Runtuwene: Penanganan Stunting Harus Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Felly Runtuwene: Penanganan Stunting Harus Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memastikan program penanganan stunting tidak berhenti pada capaian angka semata. Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih dan sanitasi layak yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah.

Perjelas Putusan Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Agraria, Harus Final dan Mengikat

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Perjelas Putusan Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Agraria, Harus Final dan Mengikat

PARLEMENTARIA, Jakarta — RUU Pengaturan Reforma Agraria perlu memperjelas kedudukan hukum keputusan lembaga penyelesaian sengketa agraria yang nantinya dinyatakan bersifat final dan mengikat. Kejelasan tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan ketika keputusan lembaga tersebut berhadapan dengan proses dan kewenangan lembaga peradilan.

Komisi III Minta Bawas MA Tindaklanjuti Pengaduan Sengketa Tanah Artis Atalarik Syah

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Bawas MA Tindaklanjuti Pengaduan Sengketa Tanah Artis Atalarik Syah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) RI membentuk tim pemeriksa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan sengketa tanah. Permintaan tersebut disampaikan dalam RDP/RDPU Komisi III DPR RI bersama Bawas MA serta Atalarik Syach dan kuasa hukumnya, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Perlu Aturan Jelas Pemisahan Denda Kerugian Negara dan Biaya Pemulihan Lingkungan

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Perlu Aturan Jelas Pemisahan Denda Kerugian Negara dan Biaya Pemulihan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menyoroti perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai pemisahan antara denda kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar dana yang diperuntukkan bagi pemulihan lingkungan tidak tercampur sebagai penerimaan negara.

BKSAP dan Australia Perkuat Kerja Sama Demokrasi serta Kapasitas Anggota DPR

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP dan Australia Perkuat Kerja Sama Demokrasi serta Kapasitas Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima audiensi Minister Counsellor Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia, Nicola Campion, guna membahas penguatan kerja sama di bidang demokrasi, diplomasi parlemen, serta peningkatan kapasitas anggota DPR RI.

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan reforma agraria yang tidak sekadar berorientasi pada administrasi. Tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.