Pencarian Lanjutan

Penguatan Anggaran MA Optimalisasi Fungsi Lembaga Peradilan hingga ke Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Mahkamah Agung (MA) tahun 2026. Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan dapat berjalan lebih optimal di seluruh Indonesia.

17 Juni 2026

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong adanya upaya penguatan infrastruktur digital di lingkungan peradilan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, transformasi digital yang tengah dilakukan Mahkamah Agung perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi berpendapat 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan telah memenuhi aspek teknis, substansi, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga layak diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Sadiq Pasadigoe meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak lembek dan lebih agresif (greget) dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. DPR RI menilai sosialisasi massal sangat penting untuk membentengi moral generasi muda dari berbagai penyelewengan.

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program standardisasi yang lebih masif dan terukur. Chusnunia menegaskan, komitmen keberpihakan terhadap UMKM harus tercermin dalam program kerja dan alokasi anggaran BSN.

Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan bahwa penuntasan persoalan banjir di Kota Palembang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus dimulai dari pembangunan kesadaran personal dalam mengelola sampah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026).

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kualitas belanja negara dan optimalisasi aset negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan aset negara menghasilkan nilai ekonomi.

BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menyoroti masih belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya kepada generasi muda. DPR RI mendesak adanya terobosan nyata agar pemahaman ideologi bangsa tidak luntur tergerus zaman.

Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia

Industri dan Pembangunan

Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah untuk menambah anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, BSN memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang standar seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

BAM DPR RI Serap Aspirasi di Kota Palembang: Dari Sungai Musi hingga Dampak Pembangunan LRT

BAM DPR RI Serap Aspirasi di Kota Palembang: Dari Sungai Musi hingga Dampak Pembangunan LRT

PARLEMENTARIA, Palembang — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal penuntasan masalah banjir di Kota Palembang ke tingkat Pemerintah Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, BAM DPR RI menghimpun kendala berat dari lapangan, mulai dari pendangkalan hebat Sungai Musi hingga penyumbatan puluhan gorong-gorong akibat proyek nasional Light Rail Transit (LRT).

Mencegah Kecurangan dan Pungli Guna Wujudkan SPMB yang Adil

Mencegah Kecurangan dan Pungli Guna Wujudkan SPMB yang Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah daerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar proses penerimaan siswa berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.

Lalu Hadrian Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana BOS Pasca Mundurnya Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel

Lalu Hadrian Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana BOS Pasca Mundurnya Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia.

Gandeng Karang Taruna, BAM DPR RI Cari Solusi Taktis Banjir Palembang

Kesejahteraan Rakyat15 Juni 2026

Gandeng Karang Taruna, BAM DPR RI Cari Solusi Taktis Banjir Palembang

PARLEMENTARIA, Palembang — Langkah menarik diambil oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Palembang, Minggu (14/6/2026). Tidak hanya menyerap aspirasi di tingkat birokrasi, Anggota BAM DPR RI, Yudha Novanza Utama, langsung merespons taktis usulan inovatif, khususnya para pemuda Karang Taruna Kecamatan Alang-Alang Lebar, yang mengusulkan pembuatan sumur resapan di rumah-rumah warga untuk mengatasi banjir.

Komisi X Dukung Tambahan Anggaran Kemenbud untuk Perkuat Program Kebudayaan