Pencarian Lanjutan

Buka AIPA Caucus ke-17, Ketua BKSAP Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

22 Juli 2026

Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Jakarta — Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal.

BKSAP Dorong ASEAN Harmonisasi Regulasi AI dan Keamanan Siber

BKSAP Dorong ASEAN Harmonisasi Regulasi AI dan Keamanan Siber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya kejahatan digital lintas negara menjadi perhatian dalam pelaksanaan Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke-17. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mendorong negara-negara ASEAN menyelaraskan regulasi mengenai AI dan keamanan siber agar mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat kawasan.

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

PARLEMENTARIA, Ambon - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI terus memperjuangkan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui RUU ini, DPR RI menyoroti pentingnya pemenuhan Dana Khusus Kepulauan serta optimalisasi ekonomi kelautan untuk menekan angka kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Komisi VI Setujui Pengesahan Empat Perjanjian Strategis di Bidang Perdagangan

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Setujui Pengesahan Empat Perjanjian Strategis di Bidang Perdagangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan empat perjanjian strategis di bidang perdagangan melalui Peraturan Presiden. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (21/7/2026).

Puan Minta Pemerintah Evaluasi Sekolah yang Sepi Peminat

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Puan Minta Pemerintah Evaluasi Sekolah yang Sepi Peminat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sejumlah sekolah, terutama sekolah negeri, menghadapi minimnya jumlah siswa baru pada tahun ajaran ini. Bahkan, terdapat sekolah yang hanya menerima beberapa siswa. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.

22 Juli 2026

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

Ekonomi dan Keuangan

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut bagi wajib pajak. DPR meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut serta memastikan pelibatan setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya.

DPR Minta Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Transparan dan Berkeadilan

DPR Minta Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Transparan dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Proses hukum yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah masih menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, DPR RI meminta proses hukum berjalan transparan dan menjunjung asas kesetaraan. DPR juga mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tidak mengganggu sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian.

Puan Harap WNI Tak Lepas Status Kewarganegaraan RI

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Puan Harap WNI Tak Lepas Status Kewarganegaraan RI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap warga negara Indonesia (WNI) tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia. Harapan itu disampaikannya menyusul informasi mengenai banyaknya WNI yang mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir.

RUU PFII Disahkan Jadi Usul Inisiatif, RI Siapkan Financial Center Tarik Dana Global

Ekonomi dan Keuangan

RUU PFII Disahkan Jadi Usul Inisiatif, RI Siapkan Financial Center Tarik Dana Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) diarahkan untuk membangun financial center atau pusat finansial internasional di Indonesia. Kehadiran pusat finansial tersebut diharapkan mampu menarik dana global dan menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai investasi strategis di dalam negeri.

Delapan Fraksi Sepakat RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul DPR RI

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

Delapan Fraksi Sepakat RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul DPR RI

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Legislator Minta Aturan ODOL Makin Diperketat, Sasar Perusahaan Angkutan

Industri dan Pembangunan

Legislator Minta Aturan ODOL Makin Diperketat, Sasar Perusahaan Angkutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pemerintah memperketat penegakan aturan terhadap praktik over dimension over loading (ODOL). Hal ini menjadi upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terus berulang. Penindakan, menurutnya, tidak boleh hanya menyasar pengemudi, tetapi juga perusahaan angkutan yang bertanggung jawab atas operasional kendaraan.

Setiap Tindakan DPR Jadi Perhatian Publik, Waka MKD Minta Anggota Jaga Marwah Lembaga

Setiap Tindakan DPR Jadi Perhatian Publik, Waka MKD Minta Anggota Jaga Marwah Lembaga

PARLEMENTARIA, Gresik – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI I Wayan Sudirta mengatakan, sebagai wakil rakyat, setiap tindakan maupun sikap Anggota DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik. Karena itu, MKD dituntut mampu menjaga marwah lembaga dengan mempertimbangkan dampak suatu peristiwa terhadap kepercayaan masyarakat.

BKSAP Dorong Kota Berkelanjutan dan Pembiayaan Inovatif pada Parliamentary Forum HLPF 2026