Pencarian Lanjutan

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kejelasan mengenai posisi dan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Kejelasan tersebut diperlukan agar koordinasi keamanan siber nasional berjalan efektif tanpa menjadikan BSSN sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan institusi lain.

16 September 2026

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

Ekonomi dan Keuangan

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong adanya terobosan regulasi serta evaluasi atas pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, pengaturan yang tegas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara negara.

Dorong Hilirisasi Kelapa dan Penguatan SDM Lewat Kerja Sama Jepang-Riau

Dorong Hilirisasi Kelapa dan Penguatan SDM Lewat Kerja Sama Jepang-Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mempertemukan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau guna memperkuat kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan investasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi parlemen yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda.

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan restitusi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus dilakukan secara cermat dan tidak mengabaikan kepastian hukum atas tanah yang diperoleh secara sah. Reforma agraria perlu memastikan pengembalian tanah yang memang bermasalah, tanpa mengambil hak badan hukum yang memperoleh dan menguasai tanah sesuai ketentuan hukum.

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Penyelesaian tersebut mencakup perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan badan usaha.

Achmad: RUU Desain Industri Harus Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi

Achmad: RUU Desain Industri Harus Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI Achmad menilai pembahasan regulasi desain industri harus diarahkan untuk mendorong hasil penelitian dan inovasi agar memiliki nilai ekonomi serta mampu membuka lapangan kerja. Menurutnya, berbagai masukan dari daerah menjadi bahan pengayaan bagi Pansus untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek pelindungan hukum, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Denpasar – Desain industri dinilai tidak hanya perlu mendapat pelindungan hukum, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang dapat memperkuat kontribusi desain terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang — DPR RI membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri, khususnya yang berada di daerah. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menyerap masukan untuk memperkuat pelindungan terhadap karya, kreativitas, dan inovasi para pelaku industri di Indonesia.

Bawas MA Didesak Percepat Penanganan Laporan Hakim Sengketa Tanah

Bawas MA Didesak Percepat Penanganan Laporan Hakim Sengketa Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Teuku Ibrahim mendesak Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam perkara sengketa tanah. Ia menilai, lambannya tindak lanjut laporan dapat membuat masyarakat semakin dirugikan, terlebih ketika hakim yang dilaporkan telah dimutasi atau pensiun.

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

Kesejahteraan Rakyat15 September 2026

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu memuat dua skema utama dalam penataan tanah, yakni redistribusi dan restitusi. Keduanya dinilai perlu dirumuskan secara jelas agar reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang dirampas tanpa proses hukum.

Fikri Faqih Dorong Pendekatan Psikologis dan Pedagogi dalam Pembenahan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Dorong Pendekatan Psikologis dan Pedagogi dalam Pembenahan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan psikologis dan penguatan pedagogi guru dalam membenahi persoalan pendidikan yang tercermin dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025. Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak cukup hanya melalui pemenuhan administrasi maupun perubahan kurikulum secara tertulis.

Perlu Perlakuan Setara Selesaikan Sengketa Situ Rompong

Kesejahteraan Rakyat15 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Perlakuan Setara Selesaikan Sengketa Situ Rompong

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap masyarakat dan perusahaan dalam penyelesaian sengketa lahan Situ Rompong, Tangerang Selatan. Menurutnya, ketentuan pertanahan harus diterapkan secara setara, baik terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) warga maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki perusahaan.

Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN

Ekonomi dan Keuangan15 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti posisi negara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait tanggung jawab negara atas utang dan kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara. Hal ini menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara.

Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar