Felly Runtuwene: Penanganan Stunting Harus Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memastikan program penanganan stunting tidak berhenti pada capaian angka semata. Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih dan sanitasi layak yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Felly usai Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari tersebut membahas strategi pengelolaan kependudukan, pemanfaatan bonus demografi, serta evaluasi penanganan Keluarga Berisiko Stunting (KRS).

“Jangan kita cuma lip service. Programnya mungkin bagus, tapi seberapa target yang bisa dicapai. Makanya, tadi saya juga tanya masalah data, ini data dari mana,” kata Felly.

Menurutnya, penanganan stunting tidak akan berjalan optimal apabila persoalan mendasar seperti akses air bersih dan sanitasi belum diselesaikan. Ia menilai ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan fundamental yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Mari kita fokuskan dulu air bersih. Jangan negara sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi masyarakat air pun belum merdeka,” tegas Felly.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, persoalan tersebut masih ditemukannya saat melakukan kunjungan ke daerah pada masa reses. Ia mendapati masyarakat mengonsumsi air sumur yang berpotensi tercemar akibat buruknya sanitasi dan jarak sumber air yang berdekatan dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga.

“Ini nyata, ini real yang saya dapatkan. Di dalam air itu saya lihat ada jentik, ada ulat, dan itu dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah. Kalau jarak sumur terlalu dekat dengan pembuangan BAB, dampaknya bisa seperti itu ke airnya,” ungkap Felly.

Selain persoalan air bersih dan sanitasi, Felly juga menyoroti pendataan kependudukan, khususnya masyarakat miskin yang belum memiliki KTP serta pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kepastian hukum dan administrasi kependudukan anak.

Ia juga mempertanyakan keberlanjutan sistem pendataan daring yang selama ini digunakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan. Menurut Felly, validitas dan keberlanjutan data menjadi penting agar kebijakan penanganan keluarga berisiko stunting benar-benar berbasis kondisi riil masyarakat.

Dalam aspek penganggaran, Felly meminta pemerintah pusat turut membantu pemerintah desa menyusun skala prioritas kebutuhan pembangunan. Ia menilai pemerintah desa perlu mendapatkan arahan agar kebutuhan mendasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, tidak terabaikan akibat keterbatasan anggaran.

“Pimpinan di atas harus bantu nge-list kebutuhan terpenting desa, jangan dibiarkan mereka atur sendiri. Akhirnya hal penting seperti air bersih justru tidak dapat anggaran. Jangan bicara tinggi soal angka capaian stunting kalau hal mendasar seperti air bersih saja belum bisa,” pungkas Felly.

Sorotan tersebut sejalan dengan data yang dipaparkan Kemendukbangga/BKKBN dalam raker. Dari total 8,12 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Indonesia, sebanyak 2,93 juta keluarga masih memiliki jamban tidak layak dan 1,74 juta keluarga belum memiliki akses air minum yang layak.

Selain itu, angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) tercatat 14 persen, atau masih di atas target maksimal 12,6 persen. Sementara itu, cakupan pelayanan KB pascapersalinan baru mencapai 44,80 persen dari target 57 persen. Data tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara terintegrasi dalam upaya mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. (ndy/ssb)