Amelia Anggraini

7 artikel dengan tag ini

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data center, penyedia cloud, penyelenggara jasa internet (PSI), tenant, hingga pengelola aplikasi. Menurutnya, batasan tanggung jawab perlu dirumuskan secara tegas agar tidak memicu situasi saling lempar tanggung jawab ketika terjadi serangan siber, kebocoran data, maupun kelumpuhan layanan.

7 Oktober 2026

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Hal ini ditujukan agar rumusan yang disusun tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pelaku industri serta tetap memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Kesiapan Tempur TNI AU Tidak Hanya Menyangkut Alutsista, Perhatikan Pula Aspek SDM Prajurit

Politik dan Keamanan27 September 2026

Politik dan Keamanan

Kesiapan Tempur TNI AU Tidak Hanya Menyangkut Alutsista, Perhatikan Pula Aspek SDM Prajurit

PARLEMENTARIA, Surakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kesiapan tempur (combat readiness) para Prajurit TNI AU dalam menghadapi segala ancaman militer. Diketahui, Combat Readiness atau biasa yang disebut kesiapan tempur adalah kondisi saat angkatan bersenjata termasuk unit, personel, alutsista (alat utama sistem persenjataan), kapal perang, hingga pesawat terbang berada dalam keadaan siap penuh untuk melakukan operasi militer atau pertempuran kapan saja.

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengaturan tanggung jawab penyedia produk dan layanan digital asal luar negeri menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Terlebih, produk dan layanan vendor asing kini dapat digunakan secara luas, termasuk pada sistem yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia.

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kejelasan mengenai posisi dan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Kejelasan tersebut diperlukan agar koordinasi keamanan siber nasional berjalan efektif tanpa menjadikan BSSN sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan institusi lain.

Jadi Garda Terdepan Bencana, Negara Harus Beri Dukungan Penuh bagi Prajurit TNI

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Jadi Garda Terdepan Bencana, Negara Harus Beri Dukungan Penuh bagi Prajurit TNI

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini meminta negara memberikan dukungan penuh kepada prajurit TNI yang bertugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya pada sektor penanggulangan bencana alam.

Komisi I Soroti Infrastruktur Lanud Husein Sastranegara, Dukung Penerbangan Sipil dan Militer

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Soroti Infrastruktur Lanud Husein Sastranegara, Dukung Penerbangan Sipil dan Militer

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi I DPR RI menyoroti kelayakan infrastruktur dan mendesak modernisasi alutsista di Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, seiring rencana reaktivasi pangkalan tersebut menjadi bandara komersial internasional. Perbaikan fasilitas dinilai mutlak dilakukan agar standar keselamatan penerbangan sipil dan fungsi pertahanan udara tidak saling mengorbankan.