
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, didampingi pimpinan BKSAP DPR berfoto bersama dengan pihak Kedubes Australia, Counsellor (Political) Robert Sutton dan Second Secretary (Political) Kate Fletcher di Gedung DPR, Jakarta.|Foto: Karisma/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima audiensi Minister Counsellor Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia, Nicola Campion, guna membahas penguatan kerja sama di bidang demokrasi, diplomasi parlemen, serta peningkatan kapasitas anggota DPR RI.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026) tersebut dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan Muhammad Husein Fadlulloh. Dari pihak Kedutaan Besar Australia hadir Counsellor (Political) Robert Sutton dan Second Secretary (Political) Kate Fletcher.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menjelaskan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah dukungan Australia terhadap berbagai program penguatan demokrasi di Indonesia melalui skema hibah yang melibatkan organisasi masyarakat sipil.
“Australia juga menyampaikan adanya dukungan program yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia untuk peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Ada semacam dana hibah yang bermitra dengan masyarakat sipil, yaitu NGO-NGO yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi. Hibah itu kemudian digunakan untuk berbagai diskusi dan program-program penguatan demokrasi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, kedua belah pihak juga membahas program pertukaran anggota parlemen sebagai upaya memperkuat kapasitas legislator Indonesia melalui berbagi pengalaman dengan Parlemen Australia.
“Program berikutnya yang dibicarakan adalah pertukaran anggota DPR. Nantinya anggota DPR diundang ke Australia untuk melihat secara langsung pola kerja anggota parlemen di sana. Ini diharapkan dapat memperkaya wawasan anggota DPR kita,” katanya.
Menurut Syahrul, program tersebut akan diprioritaskan bagi anggota DPR RI yang baru menjalani masa jabatan pertamanya agar memperoleh pengalaman mengenai praktik-praktik parlemen di negara lain.
“Nanti akan ada satu sampai dua orang dari setiap fraksi, khususnya anggota DPR yang baru menjabat pertama kali. Program ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas wawasan anggota DPR kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Australia juga menyampaikan harapan agar Indonesia memberikan dukungan terhadap Ketua Parlemen Australia dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) mendatang. Menurut Syahrul, hal tersebut merupakan bagian dari komunikasi antarlembaga legislatif yang terus dibangun dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antarparlemen (bit/rdn)