Pencarian Lanjutan

Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Hasan Basri Agus (HBA) resmi dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Mengemban amanah baru tersebut, Hasan menegaskan komitmennya untuk menjaga dan menegakkan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dengan terlebih dahulu memberikan keteladanan dalam menjalankan aturan dan kedisiplinan sebagai anggota Dewan.

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

Politik dan Keamanan

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra meminta Mahkamah Agung (MA) memastikan kesiapan menghadapi penerapan hukum asing di Indonesia. Kesiapan tersebut dinilai penting agar pengesahan RUU HPI nantinya dapat diikuti pelaksanaan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Harga Minyak Dunia Naik, Legislator Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Kurangi “Beban” Rakyat

Harga Minyak Dunia Naik, Legislator Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Kurangi “Beban” Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Naiknya Harga minyak dunia dipercaya melambungkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) non-subsidi, khususnya Pertamax dengan potensi menembus angka Rp20.000 per liter. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Dewi Juliani meminta pemerintah dan Pertamina segera menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak harga minyak dunia tidak berujung pada tekanan baru terhadap masyarakat.

Umbu Kabunang: RUU Profesi Kurator Perlu Perjelas Batas Kewenangan

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang: RUU Profesi Kurator Perlu Perjelas Batas Kewenangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator memperjelas batas kewenangan kurator dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kejelasan tersebut penting untuk mencegah multitafsir sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kurator, debitor, dan kreditur dalam proses kepailitan.

Ali Mazi Dorong Lima Organisasi Kurator Bersatu sebelum Bahas RUU Profesi

Politik dan Keamanan

Ali Mazi Dorong Lima Organisasi Kurator Bersatu sebelum Bahas RUU Profesi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong lima organisasi kurator yang telah diakui Kementerian Hukum dan HAM untuk terlebih dahulu melakukan konsolidasi. Menurutnya, penyatuan organisasi diperlukan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator memiliki landasan yang jelas dan dapat mengakomodasi kepentingan profesi secara menyeluruh.

Ramson Siagian Pastikan Stok BBM Nasional Aman

Ramson Siagian Pastikan Stok BBM Nasional Aman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar lebih berkaitan dengan gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu.

Bambang Patijaya Minta MIND ID Benahi Tata Kelola Timah

Bambang Patijaya Minta MIND ID Benahi Tata Kelola Timah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta MIND ID membenahi tata kelola PT Timah, khususnya dalam mengantisipasi pasokan bijih timah dari masyarakat yang melampaui kapasitas serap perusahaan. Menurutnya, persoalan tersebut bahkan sempat memicu gejolak sosial dan aksi pembakaran di Bangka Belitung.

Sigit Karyawan Dorong Legalitas Penambang Emas Rakyat

Sigit Karyawan Dorong Legalitas Penambang Emas Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong MIND ID, khususnya PT Aneka Tambang (Antam), mencari terobosan agar aktivitas penambangan emas rakyat dapat memiliki legalitas dan kepastian hukum. Menurutnya, penambangan rakyat yang selama ini berlangsung tanpa izin justru membuat negara kehilangan potensi penerimaan dan masyarakat berada dalam posisi rentan secara hukum.

Syarif Fasha Ingatkan MIND ID Mitigasi Konflik Sosial

Syarif Fasha Ingatkan MIND ID Mitigasi Konflik Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi NasDem Syarif Fasha mengingatkan jajaran Direksi MIND ID untuk memitigasi potensi konflik sosial di wilayah operasi pertambangan. Menurutnya, ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dapat menjadi salah satu sumber persoalan yang perlu segera diantisipasi.

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Rycko Menoza: Jangan Biarkan Siswa Terlalu Lama Belajar di Pengungsian

Kesejahteraan Rakyat

Rycko Menoza: Jangan Biarkan Siswa Terlalu Lama Belajar di Pengungsian

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mendorong pemerintah memprioritaskan percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting agar peserta didik dan tenaga pendidik dapat segera kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.

Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS

Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kriteria objektif untuk menentukan kesiapan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebelum resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Menurutnya, target peluncuran tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan go live apabila masih terdapat fungsi kritis yang belum lolos pengujian.

Harris Turino Minta Harga BMKS Wajib Jadi Acuan Transaksi

Harris Turino Minta Harga BMKS Wajib Jadi Acuan Transaksi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino meminta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mempertegas penggunaan harga transaksi BMKS sebagai harga acuan. Ia menilai frasa “dapat digunakan” dalam Pasal 55 perlu diubah menjadi ketentuan yang lebih tegas agar BMKS benar-benar berfungsi sebagai mekanisme price discovery.

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara memperjelas pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan, penyertaan modal negara (PMN), dan posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam pengelolaan keuangan negara.

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menyoroti beratnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia meminta kebijakan pengangkatan P3K diikuti dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang memadai agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

Kesejahteraan Rakyat

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain terjadi akibat pemberian izin, penetapan batas wilayah, hingga kebijakan antarlembaga pemerintah yang tidak sinkron dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.