Pencarian Lanjutan

Meitri Citra Dorong Perbaikan Distribusi BBM Bersubsidi agar Kelangkaan Tak Terulang

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar persoalan kelangkaan maupun antrean panjang di sejumlah SPBU tidak kembali terjadi. Baginya, penguatan pengawasan diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

23 Juli 2026

Arif Riyanto Minta Pasokan Gas Bumi Diperkuat demi Dukung Industri Nasional

Industri dan Pembangunan

Arif Riyanto Minta Pasokan Gas Bumi Diperkuat demi Dukung Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pemerintah bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memperkuat pasokan gas bumi sekaligus mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas pemanfaatan energi yang lebih efisien bagi masyarakat.

Komisi XII Pastikan Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan FSRU Bali

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Pastikan Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan FSRU Bali

PARLEMENTARIA, Serangan – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Serangan, Bali, harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus didasarkan pada kajian ilmiah yang objektif. Menurutnya, Komisi XII DPR RI melalui fungsi pengawasan akan memastikan proyek strategis tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di samping kebutuhan ketahanan energi nasional.

Komisi IX Soroti Imunisasi, Stunting, dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Soroti Imunisasi, Stunting, dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di tengah tantangan fiskal akibat berkurangnya Dana Otonomi Khusus (Otsus). Meski demikian, Komisi IX menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, mulai dari rendahnya cakupan imunisasi, percepatan penurunan stunting, hingga penguatan pelayanan rumah sakit regional.

Kang Aher: Penyelesaian Konflik Agraria Harus Komprehensif demi Kepastian Hukum

Kang Aher: Penyelesaian Konflik Agraria Harus Komprehensif demi Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya penyelesaian konflik agraria secara komprehensif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah lama mereka tempati dan manfaatkan. Menurutnya, persoalan tumpang tindih status lahan masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Amelia Anggraini: Legislasi Nasional Penting untuk Implementasikan Komitmen Iklim ASEAN

Amelia Anggraini: Legislasi Nasional Penting untuk Implementasikan Komitmen Iklim ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini menegaskan komitmen perubahan iklim yang telah disepakati negara-negara ASEAN perlu diterjemahkan ke dalam legislasi nasional agar dapat diimplementasikan secara efektif. Menurutnya, parlemen memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai komitmen regional diwujudkan melalui kebijakan dan instrumen hukum di masing-masing negara anggota.

Komisi V Pastikan Dukung Anggaran Renovasi Gedung DPRD NTB, Menunggu Rampungnya DED

Industri dan Pembangunan

Komisi V Pastikan Dukung Anggaran Renovasi Gedung DPRD NTB, Menunggu Rampungnya DED

PARLEMENTARIA, Mataram – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk mendukung penganggaran renovasi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan setelah pemerintah pusat menyatakan akan mengambil alih pembangunan kembali sejumlah gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi pada Agustus 2025.

AIPA Berperan Strategis Perkuat Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

AIPA Berperan Strategis Perkuat Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA) memiliki peran strategis dalam memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan melalui diplomasi parlemen. Menurutnya, parlemen tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga menjadi jembatan dialog dan kerja sama untuk menjaga ketahanan kawasan di tengah tantangan global.

Komisi X Prioritaskan Pelestarian Tangsi Belanda dan Istana Siak sebagai Warisan Sejarah Nasional

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Prioritaskan Pelestarian Tangsi Belanda dan Istana Siak sebagai Warisan Sejarah Nasional

PARLEMENTARIA, Siak — Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pelestarian berbagai situs bersejarah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI yang dipimpin dengan meninjau langsung Tangsi Belanda dan Istana Siak, Rabu (22/7/2026).

Tutup Kaukus AIPA, BKSAP Tekankan Implementasi Resolusi untuk Masyarakat ASEAN

Tutup Kaukus AIPA, BKSAP Tekankan Implementasi Resolusi untuk Masyarakat ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa implementasi resolusi yang dihasilkan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Kaukus AIPA memiliki peran strategis sebagai mekanisme untuk memastikan setiap komitmen yang disepakati dalam Sidang Umum AIPA diterjemahkan menjadi kebijakan di tingkat nasional.

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Indonesia mendorong penguatan kerja sama antarnegara ASEAN untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi, digitalisasi, hingga transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai inisiatif regional dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional masing-masing negara anggota.

TAC Bakal Perkuat Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN

TAC Bakal Perkuat Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di kawasan melalui Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi salah satu pembahasan dalam Sesi Inclusive Peace Governance pada Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA Caucus) di Ruang VVIP, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong penguatan efektivitas TAC sebagai instrumen penyelesaian konflik secara damai di kawasan.

Diplomasi Parlemen Kunci Wujudkan Tata Kelola Perdamaian Inklusif ASEAN

Diplomasi Parlemen Kunci Wujudkan Tata Kelola Perdamaian Inklusif ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola perdamaian yang inklusif di kawasan ASEAN. Menurutnya, di tengah meningkatnya tantangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, dan ancaman keamanan lintas negara, parlemen perlu memperkuat dialog, membangun kepercayaan, serta mendorong kerja sama demi menjaga sentralitas ASEAN.

Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi

Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di daerah. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah memperkuat kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah melalui penyempurnaan regulasi.

Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan