Pencarian Lanjutan

Tak Lagi Andalkan APBN, BP Batam Dinilai Jadi Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam yang pada tahun anggaran 2027 tidak lagi mengandalkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan kegiatan rutinnya. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus bukti keberhasilan pengelolaan kawasan ekonomi strategis di Batam.

18 Juni 2026

Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas

Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan pengadaan dan modernisasi radar cuaca milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ketersediaan sistem deteksi cuaca yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya nelayan, serta memperkuat upaya mitigasi bencana di berbagai daerah.

Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun

Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan tersebut muncul setelah Komisi V mencermati adanya kesenjangan yang cukup besar antara pagu indikatif dan kebutuhan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi BNN saat ini semakin berat seiring berkembangnya berbagai modus peredaran narkoba.

Komisi VIII Beri Lampu Hijau Tambahan Anggaran 2027 untuk Kemenag, Kemensos hingga BNPB

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Beri Lampu Hijau Tambahan Anggaran 2027 untuk Kemenag, Kemensos hingga BNPB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang diajukan seluruh mitra kerja dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penerimaan sebesar Rp9,26 triliun pada tahun 2027. Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2027 yang dibahas Komisi XI DPR RI bersama OJK.

HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VIII DPR RI menyusun skala prioritas program secara lebih terukur dalam usulan anggaran Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pemetaan program yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan apabila kebutuhan anggaran tidak terpenuhi akan memudahkan proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akuntabilitas perencanaan.

Edi Purwanto Soroti Kendala RTLH, Minta Pemerintah Evaluasi Skema Bantuan Perumahan

Edi Purwanto Soroti Kendala RTLH, Minta Pemerintah Evaluasi Skema Bantuan Perumahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta pemerintah mencermati berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pengelolaan anggaran sektor perumahan perlu dilakukan secara progresif dan cermat agar target peningkatan kualitas hunian rakyat dapat tercapai.

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Arisal Aziz, menyatakan bahwa fraksinya memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif awal yang diajukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Meski demikian, F-PAN memberikan catatan kritis yang sangat mendalam dan ketat terkait usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian baru tersebut.

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyepakati total anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp953.101.376.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari modal awal anggaran (pagu indikatif) serta usulan anggaran tambahan yang telah disaring dan disetujui oleh DPR.

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengevaluasi alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2027 seiring minimnya kemajuan penyelesaian konflik di Papua. Ia mendesak kementerian tersebut untuk mengambil tindakan nyata di lapangan guna menangani berbagai permasalahan secara komprehensif dan terukur.

RUU HPI Butuh Penguatan Regulasi Lintas Negara

RUU HPI Butuh Penguatan Regulasi Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Lombok — Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang kini sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, butuh kerja sama regulasi lintas negera. Ini perlu diperkuat, mengingat dalam sengketa perdata internasional selalu meninggalkan aset pribadi yang berada di luar negeri.

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran