Pencarian Lanjutan

Kantor Layanan Haji Harus Mudahkan Akses Informasi Jemaah

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mendorong penguatan infrastruktur pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di daerah untuk memudahkan calon jemaah memperoleh informasi dan layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, keberadaan kantor layanan yang representatif penting seiring tingginya jumlah calon jemaah haji di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Banten.

17 September 2026

Sabam: Penentuan Bantuan Pendidikan Perlu Pertimbangkan Karakteristik Peserta Didik

Sabam: Penentuan Bantuan Pendidikan Perlu Pertimbangkan Karakteristik Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menyoroti penggunaan data desil dalam penentuan sasaran bantuan pemerintah, khususnya program bantuan pendidikan. Menurutnya, karakteristik bantuan pendidikan perlu menjadi pertimbangan agar penetapan penerima dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

BAM Terima Aspirasi Buruh Sulawesi Utara Terkait RUU Pelindungan Pekerja

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

BAM Terima Aspirasi Buruh Sulawesi Utara Terkait RUU Pelindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mendengarkan aspirasi terkait Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KP-PBI), di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya penempatan substansi yang tepat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Selain itu, ia juga mendorong agar revisi tersebut mampu memperkuat implementasi penganggaran yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tingginya biaya logistik menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kondisi geografis yang membuat distribusi harus melalui sejumlah tahapan dinilai turut meningkatkan biaya dan menghambat pemasaran komoditas dari wilayah kepulauan.

Hetifah Tekankan Deteksi Dini dan Kanal Pengaduan Aman bagi Anak

Hetifah Tekankan Deteksi Dini dan Kanal Pengaduan Aman bagi Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, hingga lembaga pendidikan keagamaan menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan anak agar negara tidak hanya hadir setelah kekerasan terjadi.

SHM Dibuka Setelah 41 Tahun Diblokir, BAM Soroti Penerbitan SHGB Situ Rompong

SHM Dibuka Setelah 41 Tahun Diblokir, BAM Soroti Penerbitan SHGB Situ Rompong

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti dugaan persoalan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada lahan sengketa Situ Rompong, Tangerang Selatan. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat BAM bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026).

Legislator Apresiasi Program Polresta Pangkalpinang Bantu Pendidikan Anak SD hingga Perguruan Tinggi

Legislator Apresiasi Program Polresta Pangkalpinang Bantu Pendidikan Anak SD hingga Perguruan Tinggi

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengapresiasi program yang digagas Polresta Pangkalpinang yang membantu pendidikan dari anak SD SMP SMA perguruan tinggi sampai ke luar negeri di wilayah tersebut. Menurutnya, program tersebut dapat memutus mata rantai keterbelakangan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional.

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Sudin meminta kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil harus diatur secara proporsional dalam RUU tersebut. Menurutnya, penyediaan layanan dasar harus mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, serta karakteristik geografis setiap pulau.

Baleg Bentuk Panja Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Fokus DIM dari Pemerintah

Baleg Bentuk Panja Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Fokus DIM dari Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembentukan Panja RUU tersebut menjadi langkah awal Baleg memasuki pembahasan substansi RUU tersebut bersama pemerintah pada tingkat I.

MKD Minta Polisi Ikut Awasi Etik dan Penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR

MKD Minta Polisi Ikut Awasi Etik dan Penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Hasan Basri Agus meminta jajaran kepolisian turut mengawasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus yang digunakan anggota DPR RI di daerah. Pengawasan tersebut diperlukan agar TNKB Khusus tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya dan tetap sesuai dengan ketentuan etika DPR RI.

BAM Siapkan Tindak Lanjut Aspirasi Tumpang Tindih Tanah dan Kawasan Hutan

Industri dan Pembangunan17 September 2026

BAM Siapkan Tindak Lanjut Aspirasi Tumpang Tindih Tanah dan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan menelaah aspirasi DPRD Kabupaten Malaka dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Salah satu aspirasi yang disampaikan, mengenai persoalan pertanahan yang bersinggungan dengan status kawasan hutan. Hasil telaah tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan DPR RI.

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

Industri dan Pembangunan

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am menyoroti perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang ditemukan di pasar. Mufti menyebut harga minyak goreng di pasaran dapat mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000, sementara HET berada di kisaran Rp15.000.

WPPC DPR RI : Perdamaian Dunia Belum Terwujud Selama Palestina Belum Merdeka