Kantor Layanan Haji Harus Mudahkan Akses Informasi Jemaah

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mendorong penguatan infrastruktur pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di daerah untuk memudahkan calon jemaah memperoleh informasi dan layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, keberadaan kantor layanan yang representatif penting seiring tingginya jumlah calon jemaah haji di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Banten.

Hal tersebut disampaikan Sigit usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII melakukan pengawasan terhadap kesiapan pelayanan haji di daerah.

“Tentu tujuan utama pembangunan gedung kantor Kementerian Haji kan untuk memperkuat layanan. Tadi kita dengar sendiri di satu-dua tahun terakhir, bahkan tahun akan datang ada kurang lebih 9.000 sekian jemaah calon jemaah haji dari Provinsi Banten,” ujar Sigit.

Politisi Fraksi PAN tersebut mengatakan, pembangunan dan pemenuhan fasilitas pelayanan haji membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, Komisi VIII DPR RI akan terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pelayanan, sementara pelaksanaan pembangunan dan penyediaan dukungan di daerah perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta instansi teknis terkait.

Sigit juga menilai kantor layanan Kementerian Haji dan Umrah di daerah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat pelayanan administrasi. Kantor tersebut, menurutnya, perlu menjadi pusat edukasi dan konsultasi bagi masyarakat mengenai berbagai tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini penting mengingat masih terdapat masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi mengenai prosedur pendaftaran dan persiapan keberangkatan haji.

“Banyak masyarakat yang mungkin sulit menjangkau akses informasi, baik itu yang di kampung-kampung maupun di desa-desa. Kalaupun ada, mungkin tidak lengkap, tidak jelas informasinya. Sehingga mereka perlu satu, kita sebut kantor layanan yang memang mampu menjelaskan kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang diperlukan untuk menjadi calon jemaah haji,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sigit menekankan pentingnya transparansi informasi terkait proses penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai berbagai kondisi yang mungkin terjadi selama masa tunggu keberangkatan, termasuk mekanisme penyelesaian apabila calon jemaah mengalami kondisi tertentu.

“Terus kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan, misalnya tidak punya keluarga. Kira-kira kalau suatu saat sedang dalam proses menunggu antrean, terus tiba-tiba entah karena sakit, entah karena meninggal dunia, kira-kira dana saya yang terendap di tabungan haji ini seperti apa? Itu kan saya kira perlu penjelasan-penjelasan konkret buat masyarakat. Di mana tempatnya? Di setiap kantor-kantor wilayah Kementerian Haji di semua daerah,” pungkas Sigit. (nap/ssb)