E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|Harga Minyak|Anggaran|Pendidikan|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 72%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Cadangan Listrik Bali Menipis, Legislator Dorong Penggunaan EBT
Cadangan Listrik Bali Menipis, Legislator Dorong Penggunaan EBT
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Cadangan Listrik Bali Menipis, Legislator Dorong Penggunaan EBT
Industri dan Pembangunan
Cadangan Listrik Bali Menipis, Legislator Dorong Penggunaan EBT

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengatakan, pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara bukan lagi pilihan yang tepat buat Bali. Sebagai daerah tujuan wisata internasional, Bali perlu mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi surya, angin, maupun gas alam yang dinilai paling realistis.

24 Juli 2026
Dengar Aspirasi UMKM Bali, Komisi XI Dukung Desa Devisa Perluas Akses Global Bisnis Lokal
Dengar Aspirasi UMKM Bali, Komisi XI Dukung Desa Devisa Perluas Akses Global Bisnis Lokal
Ekonomi dan Keuangan24 Juli 2026
Dengar Aspirasi UMKM Bali, Komisi XI Dukung Desa Devisa Perluas Akses Global Bisnis Lokal
Ekonomi dan Keuangan
Dengar Aspirasi UMKM Bali, Komisi XI Dukung Desa Devisa Perluas Akses Global Bisnis Lokal

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong penguatan program Desa Devisa sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar internasional. Dukungan ini hadir lantaran keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar yang berkelanjutan mampu membawa produk lokal menembus pasar ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi IX Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh
Komisi IX Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh
Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026
Komisi IX Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Komisi IX DPR RI menaruh perhatian terhadap keberlanjutan layanan kesehatan di Provinsi Aceh di tengah semakin terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Untuk itu dalam kunjungan Komisi IX ke Aceh kali ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini akan memimpin tim menyerap aspirasi daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program kesehatan dan ketenagakerjaan agar menjadi bahan penyusunan kebijakan nasional. 

Titiek Soeharto Pertanyakan Dampak Tambang Emas bagi Kesejahteraan Warga Banyuwangi
Titiek Soeharto Pertanyakan Dampak Tambang Emas bagi Kesejahteraan Warga Banyuwangi
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Titiek Soeharto Pertanyakan Dampak Tambang Emas bagi Kesejahteraan Warga Banyuwangi
Industri dan Pembangunan
Titiek Soeharto Pertanyakan Dampak Tambang Emas bagi Kesejahteraan Warga Banyuwangi

PARLEMENTARIA, Banyuwangi - Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk meninjau langsung dampak aktivitas pertambangan emas terhadap lingkungan hidup, lahan pertanian, wilayah pesisir, serta kesejahteraan masyarakat setempat. Langkah ini diambil merespons maraknya keluhan warga terkait belum optimalnya dampak ekonomi keberadaan tambang di wilayah mereka.

Percepat Target Sertifikasi Halal, Sarana Prasarana BPJPH Lampung Perlu Penguatan
Percepat Target Sertifikasi Halal, Sarana Prasarana BPJPH Lampung Perlu Penguatan
Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026
Percepat Target Sertifikasi Halal, Sarana Prasarana BPJPH Lampung Perlu Penguatan
Kesejahteraan Rakyat
Percepat Target Sertifikasi Halal, Sarana Prasarana BPJPH Lampung Perlu Penguatan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Komisi VIII DPR RI menilai penguatan sarana dan prasarana Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Lampung menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung percepatan target nasional sertifikasi halal. Penilaian tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke BPJPH Provinsi Lampung, Kamis (23/7/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Meitri: Sistem Barcode BPH Migas Perlu Dipertajam Demi Bisa Deteksi Penyimpangan BBM Bersubsidi
Meitri: Sistem Barcode BPH Migas Perlu Dipertajam Demi Bisa Deteksi Penyimpangan BBM Bersubsidi
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Meitri: Sistem Barcode BPH Migas Perlu Dipertajam Demi Bisa Deteksi Penyimpangan BBM Bersubsidi
Industri dan Pembangunan
Meitri: Sistem Barcode BPH Migas Perlu Dipertajam Demi Bisa Deteksi Penyimpangan BBM Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menegaskan sistem barcode yang dikembangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk mendeteksi penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini menjadi sorotannya sebab pemanfaatan teknologi harus memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Tinjau PLBN Batu Ampar, Komisi IV DPR RI Tekankan Kemandirian Karantina Tanpa Pihak Ketiga
Tinjau PLBN Batu Ampar, Komisi IV DPR RI Tekankan Kemandirian Karantina Tanpa Pihak Ketiga
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Tinjau PLBN Batu Ampar, Komisi IV DPR RI Tekankan Kemandirian Karantina Tanpa Pihak Ketiga
Industri dan Pembangunan
Tinjau PLBN Batu Ampar, Komisi IV DPR RI Tekankan Kemandirian Karantina Tanpa Pihak Ketiga

PARLEMENTARIA, Batam - Komisi IV DPR RI mendorong kemandirian Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam menjalankan standar operasional pengawasan barang ekspor dan impor. Evaluasi ini ditekankan agar instansi tersebut mampu melaksanakan seluruh proses pengujian sampel secara utuh dan mandiri tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.

Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal
Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal
Politik dan Keamanan
Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal pada institusi penegak hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, lemahnya pengawasan internal masih menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat kepada Komisi III DPR RI.

Bramantyo: Soft Diplomacy Jadi Keunikan ASEAN Bangun Kepercayaan Antarnegara
Bramantyo: Soft Diplomacy Jadi Keunikan ASEAN Bangun Kepercayaan Antarnegara
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Bramantyo: Soft Diplomacy Jadi Keunikan ASEAN Bangun Kepercayaan Antarnegara
Politik dan Keamanan
Bramantyo: Soft Diplomacy Jadi Keunikan ASEAN Bangun Kepercayaan Antarnegara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menilai diplomasi tidak selalu berlangsung di ruang-ruang rapat formal. Menurutnya, pendekatan yang lebih cair melalui pertemuan informal justru menjadi salah satu kekuatan ASEAN dalam membangun kepercayaan dan melahirkan kerja sama antarnegara.

Terdampak Kerusuhan Agustus 2025, Rehabilitasi Gedung DPRD NTB Dapat Lakukan Lelang Dini
Terdampak Kerusuhan Agustus 2025, Rehabilitasi Gedung DPRD NTB Dapat Lakukan Lelang Dini
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Terdampak Kerusuhan Agustus 2025, Rehabilitasi Gedung DPRD NTB Dapat Lakukan Lelang Dini
Industri dan Pembangunan
Terdampak Kerusuhan Agustus 2025, Rehabilitasi Gedung DPRD NTB Dapat Lakukan Lelang Dini

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi berharap pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rusak akibat kebakaran saat kerusuhan pada Agustus 2025 dapat segera direalisasikan. Menurutnya, percepatan pembangunan sangat diperlukan agar aktivitas kelembagaan DPRD kembali berjalan optimal.

Abdul Hadi: Rehabilitasi Venue Jadi Solusi Realistis Kejar Kesiapan PON 2028
Abdul Hadi: Rehabilitasi Venue Jadi Solusi Realistis Kejar Kesiapan PON 2028
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Abdul Hadi: Rehabilitasi Venue Jadi Solusi Realistis Kejar Kesiapan PON 2028
Industri dan Pembangunan
Abdul Hadi: Rehabilitasi Venue Jadi Solusi Realistis Kejar Kesiapan PON 2028

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menilai rehabilitasi sejumlah venue olahraga menjadi langkah paling realistis untuk mengejar kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Menurutnya, waktu yang tersisa menuju pelaksanaan PON sudah sangat terbatas sehingga pembangunan fasilitas olahraga dari awal dinilai sulit diselesaikan tepat waktu.

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam
Politik dan Keamanan
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian Daerah Maluku Utara bersama Kejaksaan Tinggi, Badan Narkotika Provinsi, hingga pemerintah daerah untuk mengkaji penyebab tingginya angka kriminalitas dan peredaran narkotika di wilayah Maluku Utara. Menurutnya, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Firman Soebagyo Usul Dana CSR BUMN Serap Produk Kelompok Tani Hutan
Firman Soebagyo Usul Dana CSR BUMN Serap Produk Kelompok Tani Hutan
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Firman Soebagyo Usul Dana CSR BUMN Serap Produk Kelompok Tani Hutan
Industri dan Pembangunan
Firman Soebagyo Usul Dana CSR BUMN Serap Produk Kelompok Tani Hutan

PARLEMENTARIA, Medan - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah mengarahkan sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN untuk membeli dan menyerap produk yang dihasilkan Kelompok Tani Hutan. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu masyarakat mengatasi kendala pemasaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tinjau Pemusnahan di Balai Karantina Sumut, Ahmad Yohan: Fasilitas Perlu di Perkuat
Tinjau Pemusnahan di Balai Karantina Sumut, Ahmad Yohan: Fasilitas Perlu di Perkuat
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
Tinjau Pemusnahan di Balai Karantina Sumut, Ahmad Yohan: Fasilitas Perlu di Perkuat
Industri dan Pembangunan
Tinjau Pemusnahan di Balai Karantina Sumut, Ahmad Yohan: Fasilitas Perlu di Perkuat

PARLEMENTARIA, Medan - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan dukungannya terhadap penguatan Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan hayati nasional dari ancaman masuknya hama dan penyakit melalui lalu lintas komoditas dari luar negeri. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (BBKHIT), Kamis (23/7/2026).

Komisi I: Waspadai Dampak Konflik AS-Iran-Israel terhadap Ekonomi Global
Komisi I: Waspadai Dampak Konflik AS-Iran-Israel terhadap Ekonomi Global
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Komisi I: Waspadai Dampak Konflik AS-Iran-Israel terhadap Ekonomi Global
Politik dan Keamanan
Komisi I: Waspadai Dampak Konflik AS-Iran-Israel terhadap Ekonomi Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel berpotensi meluas hingga menyeret negara-negara lain. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan dan perekonomian global.

Sebelumnya31 / 978Halaman 31 dari 978Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1073)
  • Industri dan Pembangunan(3743)
  • Isu Lainnya(1058)
  • Kesejahteraan Rakyat(3724)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4613)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|Harga Minyak|Anggaran|Pendidikan|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 72%
Angin: 12 km/h