Pencarian Lanjutan

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

Politik dan Keamanan17 September 2026

Komisi III Perhatikan Keterbatasan Anggaran Penegakan Hukum di Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti keterbatasan dukungan anggaran aparat penegak hukum di Jawa Timur. Ia menilai, peningkatan kinerja penegakan hukum perlu diimbangi dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas aparatur.

17 September 2026

Gengster di Jabar Harus Diberantas, Polda Jabar Jangan Pandang Bulu Tegakkan Hukum

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Gengster di Jabar Harus Diberantas, Polda Jabar Jangan Pandang Bulu Tegakkan Hukum

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil langkah tegas terhadap aksi premanisme dan gengster yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan kelompok yang membawa senjata tajam dan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan publik harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Gaji PPPK Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Gaji PPPK Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga PPPK di seluruh Indonesia.

Edy Wuryanto: Transparansi Data Keracunan MBG Penting untuk Pencegahan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Transparansi Data Keracunan MBG Penting untuk Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) membuka data kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan dan diperbarui secara real-time. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting sebagai langkah edukasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan terhadap potensi terjadinya keracunan.

Anugerah PPID Award 2026, Suprihartini: Komitmen Keterbukaan Informasi Tanggung Jawab Seluruh Unit Kerja

Isu Lainnya17 September 2026

Isu Lainnya

Anugerah PPID Award 2026, Suprihartini: Komitmen Keterbukaan Informasi Tanggung Jawab Seluruh Unit Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik PPID Award 2026 guna memperkuat tata kelola serta efektivitas pelayanan informasi publik di lingkungan internal Setjen DPR RI.

Plt Sekjen DPR: Bimtek Bersama IKJ Perkuat Kompetensi Pengelolaan Konten Media Sosial

Isu Lainnya17 September 2026

Isu Lainnya

Plt Sekjen DPR: Bimtek Bersama IKJ Perkuat Kompetensi Pengelolaan Konten Media Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pengelolaan media sosial bagi jajaran Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) DPR RI. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyampaian informasi mengenai kinerja DPR RI agar semakin mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat penyusunan regulasi turunan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Ia meminta adanya tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaian peraturan bursa agar tidak terjadi kekosongan aturan saat BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Ada Selisih Rp10 Triliun, Zainul Desak BGN Evaluasi Anggaran MBG

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ada Selisih Rp10 Triliun, Zainul Desak BGN Evaluasi Anggaran MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti akurasi perencanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Ia meminta BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran secara presisi berdasarkan realisasi hari efektif, sehingga alokasi anggaran dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Atalia Dorong Pembenahan Data Desil untuk Pastikan Bansos Tepat Sasara

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Dorong Pembenahan Data Desil untuk Pastikan Bansos Tepat Sasara

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti masih adanya masyarakat yang membutuhkan namun belum terjangkau bantuan sosial (bansos) pemerintah. Ia menilai, pembenahan dan pemutakhiran data desil perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya.

Syaiful Nuri Dorong Pemenuhan Sarana Operasional Penanggulangan Bencana di Bekasi

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Syaiful Nuri Dorong Pemenuhan Sarana Operasional Penanggulangan Bencana di Bekasi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi – Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan kesiapsiagaan bencana di daerah melalui dukungan anggaran dan pemenuhan sarana operasional yang memadai. Hal itu menjadi salah satu catatan Komisi VIII setelah meninjau gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kendaraan operasional double cabin.

Ina Ammania Minta Tawaran Haji di Media Sosial Diawasi Ketat

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ina Ammania Minta Tawaran Haji di Media Sosial Diawasi Ketat

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendorong penguatan edukasi dan pengawasan terhadap penawaran perjalanan haji dan umrah yang beredar di media sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah masyarakat tergiur tawaran keberangkatan haji dengan biaya tertentu yang menjanjikan keberangkatan dalam waktu singkat tanpa masa tunggu.

Aturan Magang Luar Negeri Harus Selaras dengan UU PPMI

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aturan Magang Luar Negeri Harus Selaras dengan UU PPMI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong sinkronisasi regulasi terkait program magang ke luar negeri dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, pengaturan magang ke luar negeri perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar berharap Menteri Perdagangan memiliki sejumlah kebijakan untuk memperkuat regulasi perdagangan dalam negeri, terutama dalam menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran rantai pasok, dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi memperkuat kesiapan kelembagaan, pendampingan, dan pengawasan dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dinilai penting agar program penguatan ekonomi desa berjalan sehat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Muhammad Haris Minta Anggaran Ketenagakerjaan 2027 Berorientasi Outcome

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Haris Minta Anggaran Ketenagakerjaan 2027 Berorientasi Outcome

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada hasil atau outcome-based.