Pencarian Lanjutan

KUHAP Baru Telah Berlaku, Aturan Koordinasi Penyidik-Jaksa Masih Dinanti

Politik dan Keamanan17 September 2026

KUHAP Baru Telah Berlaku, Aturan Koordinasi Penyidik-Jaksa Masih Dinanti

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi III DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara hingga tahap P-21. Kepastian aturan ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi aparat penegak hukum (APH) agar proses penegakan hukum berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel.

17 September 2026

Syaiful Huda Tekankan Keselamatan dan Mutu Pembangunan Jembatan Musi V

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Syaiful Huda Tekankan Keselamatan dan Mutu Pembangunan Jembatan Musi V

PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menekankan pentingnya keselamatan kerja dan mutu konstruksi dalam percepatan penyelesaian pembangunan Jembatan Musi V. Percepatan pembangunan dinilai diperlukan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti akurasi penetapan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang bantuan sosialnya terhenti secara tiba-tiba akibat perubahan desil, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai belum mengalami perubahan signifikan.

Legislator Dorong Jargas Semarang–Indramayu Perkuat Industri Pantura

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Jargas Semarang–Indramayu Perkuat Industri Pantura

PARLEMENTARIA, Indramayu — Legislator Komisi XII DPR RI menilai konektivitas jaringan gas (jargas) sistem 2 dari Semarang hingga Indramayu perlu dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan industri di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai mekanisme, pemanfaatan jaringan gas tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

Komisi XII Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Palangka Raya

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Palangka Raya

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Komisi XII DPR RI menyoroti informasi masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan menyeluruh terkait kondisi tersebut sekaligus memastikan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

Parlemen Perkuat Komitmen HAM Internasional dalam Kebijakan Nasional

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Parlemen Perkuat Komitmen HAM Internasional dalam Kebijakan Nasional

PARLEMENTARIA, Jember – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan peran parlemen dalam memastikan komitmen pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Parlemen dinilai perlu memiliki perspektif global sekaligus mampu menerjemahkan perkembangan dan komitmen HAM internasional ke dalam kebijakan di tingkat nasional.

Cucun Dorong Bakti Sosial DPR RI Terus Sentuh Kebutuhan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Dorong Bakti Sosial DPR RI Terus Sentuh Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pelaksanaan khitanan massal yang digelar Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) sebagai bentuk kepedulian sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

17 September 2026

Komisi X Dorong Desa Adat dan Desa Dinas Perkuat Pemutakhiran Data Desil

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Desa Adat dan Desa Dinas Perkuat Pemutakhiran Data Desil

PARLEMENTARIA, Klungkung – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong penguatan kolaborasi antara desa adat dan desa dinas dalam pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan unsur pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Monev Keterbukaan Informasi Publik Harus Dimaknai sebagai Amanat Konstitusional

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Monev Keterbukaan Informasi Publik Harus Dimaknai sebagai Amanat Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menekankan pentingnya pengelolaan data publik yang jujur dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan amanat undang-undang yang harus diwujudkan secara nyata.

Komisi VIII Kawal Keberlanjutan Bansos bagi Masyarakat Sangat Membutuhkan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Keberlanjutan Bansos bagi Masyarakat Sangat Membutuhkan

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih berada dalam kondisi sangat membutuhkan harus tetap berlanjut. Menurutnya, proses evaluasi dan pemutakhiran penerima bantuan perlu dilakukan secara cermat agar masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial tidak kehilangan bantuan secara tiba-tiba.

Wardatul Asriah Tekankan Edukasi Kebencanaan bagi Masyarakat Bekasi

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wardatul Asriah Tekankan Edukasi Kebencanaan bagi Masyarakat Bekasi

PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah mendorong penguatan edukasi dan kesiapsiagaan kebencanaan hingga ke tingkat desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Upaya tersebut dinilai penting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan wilayah yang memiliki potensi terdampak bencana.

94 Warga Meninggal Saat Mengungsi, Hetifah Dorong Evaluasi Layanan Pascabencana

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

94 Warga Meninggal Saat Mengungsi, Hetifah Dorong Evaluasi Layanan Pascabencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa pengungsian pascagempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini menyusul data BNPB yang mencatat 94 warga meninggal dunia saat berada dalam masa pengungsian.

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Di tengah proses tersebut, Komisi VIII DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan dengan menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus persiapan Haji 2027.

Penanganan Tanggul Kritis Bekasi Butuh Dukungan Anggaran Rp1,7 Triliun

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penanganan Tanggul Kritis Bekasi Butuh Dukungan Anggaran Rp1,7 Triliun

PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk menangani sejumlah tanggul kritis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan pemaparan yang diterimanya saat Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026), kebutuhan penanganan tanggul tersebut diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp50 miliar.

Komitmen Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi, dari Pemda hingga K/L Terkait

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Komitmen Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi, dari Pemda hingga K/L Terkait

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani mengatakan masukan dari daerah dan pemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat substansi RUU tentang Daerah Kepulauan. Penyerapan berbagai perspektif tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.