//
Wardatul Asriah, Anggota Komisi VIII DPR RI, pada rangkaian Kunjungan Spesifik Komisi VIII di Provinsi Jawa Barat. |Foto: Joan/Karisma
PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah mendorong penguatan edukasi dan kesiapsiagaan kebencanaan hingga ke tingkat desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Upaya tersebut dinilai penting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan wilayah yang memiliki potensi terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Wardatul saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII turut melakukan pengawasan terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi dan menangani potensi bencana.
Wardatul mengapresiasi keberadaan desa-desa yang telah mendapatkan predikat desa siap siaga bencana. Menurutnya, status tersebut perlu dibarengi dengan edukasi kebencanaan yang menjangkau masyarakat secara luas agar kesiapsiagaan tidak hanya dimiliki oleh aparatur atau kelompok tertentu.
“Memang di desa-desa yang berada di pinggir sungai, ada beberapa yang sudah dikatakan desa siap siaga bencana. Kenapa ini dikatakan desa siap siaga bencana, pasti sudah ada edukasi khusus dari BNPB untuk desa siap siaga bencana,” ujar Wardatul.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai edukasi kebencanaan juga perlu menyasar generasi muda. Keterlibatan anak-anak muda dinilai dapat menjadi bagian penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan sekaligus memperluas pemahaman kebencanaan di lingkungan masyarakat.
“Kita juga berharap bahwa masyarakat pada umumnya, kemudian juga anak-anak muda diedukasi terhadap kesadaran untuk bisa menangani bencana, (agar) ketika bencana itu datang mereka siap,” jelasnya.
Menurut Wardatul, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan mengenai potensi ancaman, langkah penyelamatan, hingga tindakan yang harus dilakukan ketika bencana datang. Dengan demikian, risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan.
Legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu juga menekankan bahwa edukasi kebencanaan harus menjadi bagian dari mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut penting karena Kabupaten Bekasi menghadapi ancaman bencana yang berkaitan dengan kondisi air, mulai dari banjir pada musim penghujan hingga kekurangan air ketika musim kemarau.
“Bekasi ini kan memang persoalan bencana banjirnya luar biasa besar, (namun) ketika musim panas maka kekurangan air,” ungkapnya.
Karena itu, Wardatul mendorong penguatan kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi, melainkan membutuhkan tanggung jawab bersama.
“Kolaborasi saya pikir ini penting sekali, tidak hanya BPBD saja tetapi semua yang terlibat di pengambil kebijakan di Kabupaten Bekasi saya kira harus mempunyai tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong dukungan terhadap kebutuhan daerah dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Penguatan edukasi masyarakat, menurutnya, menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (jih/ssb)
