Pencarian Lanjutan

Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

21 April 2026

Aturan Pelaksanaan RUU PPRT Disepakati Paling Lama Setahun Setelah Ditetapkan

Aturan Pelaksanaan RUU PPRT Disepakati Paling Lama Setahun Setelah Ditetapkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) membahas DIM nomor 273 terkait masa berlaku UU PPRT. Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar aturan pelaksana UU PRT agar dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, sedangkan Pemerintah meminta diberi waktu 2 tahun.

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan PRT Non-PBI Disepakati Ditanggung Pemberi Kerja

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan PRT Non-PBI Disepakati Ditanggung Pemberi Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bersama Pemerintah menyepakati aturan terkait jaminan sosial kesehatan pekerja rumah tangga yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). DPR dan Pemerintah sepakat bahwa PRT yang bukan PBI akan ditanggung oleh pemberi kerja atas kesepakatan kerja dan perjanjian kerja.

Batas Usia PRT Disepakati Harus Minimal 18 Tahun

Batas Usia PRT Disepakati Harus Minimal 18 Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menyepakati perubahan substansi DIM nomor 53, khususnya mengenai minimal pekerja rumah tangga berusia 18 tahun.

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengintensifkan penyerapan aspirasi publik melalui kunjungan kerja ke Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat substansi regulasi di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum lintas negara.

Integrasi Data Terhambat, Komisi II Soroti Mandat Pengelolaan yang Belum Jelas

Integrasi Data Terhambat, Komisi II Soroti Mandat Pengelolaan yang Belum Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti ketidakjelasan mandat pengelolaan data nasional dalam pembahasan pengawasan administrasi kependudukan. Ia menilai hingga kini masih terjadi tumpang tindih peran antarinstansi.

Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi

Kesejahteraan Rakyat21 April 2026

Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera dirampungkan setelah melalui proses panjang selama 22 tahun pembahasan.

21 April 2026

Butuh Dukungan semua Pihak untuk Tingkatkan Peran Perempuan dalam Proses Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat

Butuh Dukungan semua Pihak untuk Tingkatkan Peran Perempuan dalam Proses Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Era digitalisasi saat ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi dan sistem perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. Peningkatan literasi terhadap perempuan itu terlebih dalam upaya meningkatkan peran dalam proses pembangunan.

Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia

Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan data pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Hal itu khususnya terkait peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam penetapan standar dan proses validasi data.

Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk

Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti besarnya tantangan pengelolaan data kependudukan nasional yang kini menjadi salah satu basis layanan publik di Indonesia. Dalam rapat bersama pemerintah terkait pembahasan administrasi kependudukan (Adminduk), ia menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan data, koordinasi antar lembaga, hingga kepastian pendanaan di daerah.

Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia

Kesejahteraan Rakyat20 April 2026

Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran antara Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dan produsen data dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Lemahnya Pengawasan BPOM, Pangan dan Obat Berbahaya Masih Beredar

Kesejahteraan Rakyat

Lemahnya Pengawasan BPOM, Pangan dan Obat Berbahaya Masih Beredar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti lemahnya sistem pengawasan pre-market dan post-market oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya terhadap peredaran obat, pangan olahan, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Ia mengaku belum melihat secara jelas bentuk pencegahan (pre-market) maupun penindakan (post-market) yang dilakukan BPOM di lapangan.

Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional

Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menekankan pentingnya percepatan integrasi data nasional melalui sistem satu data yang terpusat. Ia menilai selama ini pengelolaan data masih berjalan sendiri-sendiri di tiap lembaga, tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi tersebut dinilai menghambat efektivitas layanan publik sekaligus membebani anggaran negara.

Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset