Pencarian Lanjutan

Disambut Sorak Bahagia Pekerja Rumah Tangga, DPR Resmi Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang. Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

21 April 2026

Perketat Screening Kesehatan, Haji 2026 Dipastikan Lebih Ramah Lansia

Perketat Screening Kesehatan, Haji 2026 Dipastikan Lebih Ramah Lansia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan semakin menitikberatkan pada aspek kesehatan, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan kelompok berisiko tinggi. Hal ini dilakukan melalui pengetatan proses screening kesehatan sejak tahap awal.

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif Perjalanan RI

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif Perjalanan RI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari Kartini tahun 2026. Ia menegaskan, perempuan memiliki peran penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia.

MKD Pastikan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Tak Diabaikan

MKD Pastikan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Tak Diabaikan

PARLEMENTARIA, Jambi — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, I Wayan Sudirta, mengungkapkan bahwa hingga saat ini MKD DPR RI sepanjang periode 2024–2029 telah menerima enam puluh tujuh (67) laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polresta Jambi, Kota Jambi pada hari Senin, (20/4/2026).

Pansus RUU HPI Bahas Nasib Pekerja Migran

Industri dan Pembangunan21 April 2026

Pansus RUU HPI Bahas Nasib Pekerja Migran

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Maruli Siahaan, menyoroti pentingnya penguatan substansi RUU HPI untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran.

Penyelundupan Benur Kian Masif, Negara Rugi Triliunan Rupiah

Industri dan Pembangunan

Penyelundupan Benur Kian Masif, Negara Rugi Triliunan Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Dadang Naser menyoroti maraknya praktik penangkapan dan penyelundupan benih bening lobster (benur) di sepanjang pantai selatan Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama kelompok pembudidaya benur, Senin (20/4/2026).

Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi

Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti insiden baku tembak di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang diduga menewaskan 12 warga sipil. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan transparan dari Pemerintah untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa tersebut.

Felly Runtuwene Dorong Vaksinasi Campak Berbasis Cuaca dan Pemetaan Risiko

Felly Runtuwene Dorong Vaksinasi Campak Berbasis Cuaca dan Pemetaan Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya perencanaan vaksinasi campak yang lebih terukur dan berbasis data. Terkhusus dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan karakteristik wilayah di Indonesia. Ia menilai pendekatan distribusi vaksin selama ini masih cenderung reaktif, padahal pola penyebaran penyakit di negara tropis seperti Indonesia dapat diprediksi.

Sinergi Terbangun, BAM Pastikan Kendala MBG di Bekasi Segera Ditindaklanjuti

Sinergi Terbangun, BAM Pastikan Kendala MBG di Bekasi Segera Ditindaklanjuti

PARLEMENTARIA, Bekasi - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI turun tangan untuk menyelaraskan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota BAM DPR RI, Obon Tabroni, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat ketidaksinkronan informasi antara Pemda dan BGN.

MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal

MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal

PARLEMENTARIA, Bekasi - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar urusan pemenuhan nutrisi. Namun juga sebuah instrumen kuat untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah.

Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas

Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan RUU HPI. Apalagi di tengah kondisi kompleksitas hubungan hukum lintas negara saat ini.

Ketentuan PRT di Bawah Usia 18 Tahun Sudah Menikah Diatur dalam Aturan Peralihan

Ketentuan PRT di Bawah Usia 18 Tahun Sudah Menikah Diatur dalam Aturan Peralihan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan batas usia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Perlunya Pertimbangkan Kondisi Riil Sikapi Banyaknya PRT Bekerja di Bawah Umur

Perlunya Pertimbangkan Kondisi Riil Sikapi Banyaknya PRT Bekerja di Bawah Umur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), khususnya terkait pengaturan batas usia pekerja.

Siti Aisyah: Bentuk Dewan Advokat Nasional dan Perkuat Pengawasan Profesi

Siti Aisyah: Bentuk Dewan Advokat Nasional dan Perkuat Pengawasan Profesi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, mendorong penataan kelembagaan profesi advokat melalui pembentukan Dewan Advokat Nasional. Selain itu, ia juga menekankan adanya penguatan mekanisme pengawasan advokat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Advokat.

Penggelapan Dana Jemaat Gereja Harus Diinvestigasi Menyeluruh, Kembalikan Uang Rakyat Kecil!