
Anggota BAM DPR RI, Obon Tabroni, dalam Kunjungan Kerja BAM di Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
PARLEMENTARIA, Bekasi - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI turun tangan untuk menyelaraskan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota BAM DPR RI, Obon Tabroni, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat ketidaksinkronan informasi antara Pemda dan BGN.
Dimana terdapat aduan dari masyarakat yang masuk ke Pemda, namun Pemda bingung terkait langkah penanganannya. “Hari ini kita angkat masalah dapur karena banyak masukan masyarakat. Saya undang Deputi BGN dan Pemda karena informasinya belum klop. Selesai pertemuan ini, mereka sudah ada kejelasan. Intinya kami memfasilitasi agar kendala di lapangan bisa ditindaklanjuti,” ujar Obon kepada Parlementaria di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin, (20/4/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyambut baik telah ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Satuan Tugas (Satgas) MBG oleh Bupati Bekasi. Satgas yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan melibatkan Forkopimda ini diminta untuk segera bergerak cepat.
“Kata kuncinya, Satgas ini harus segera bikin timetable (jadwal). Lakukan rapat evaluasi berkala setiap dua atau tiga bulan. Libatkan dinas pendidikan, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Bulan ini kita bicara pasokan bahan baku, bulan depan bicara limbah. Semua harus dievaluasi agar program ini berjalan maksimal,” sebutnya.
Dalam kunjungan yang sama, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengapresiasi pelaksanaan MBG di Bekasi. Dari data yang ia peroleh, ia memastikan bahwa hingga saat ini tercatat nol kasus kejadian luar biasa seperti keracunan makanan di wilayah tersebut.
Meski pelaksanaannya berjalan aman, Aher menyoroti satu temuan menarik di lapangan: tingginya sisa makanan berupa sayur karena banyak siswa yang tidak terbiasa mengonsumsinya. "MBG itu mutlak harus ada sayur. Tapi ternyata sayur itu sering sisa. Anak-anak dari tingkat TK hingga SMA kita ternyata banyak yang kurang suka sayur. Ini persoalan yang harus diselesaikan lewat edukasi," ungkap Aher.
Ia berharap program MBG dapat membangun kebiasaan (habit) baru di kalangan generasi muda untuk mengonsumsi makanan dengan prinsip B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman). Terkait kualitas makanan, Aher yang turut didampingi perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan adanya sistem reward and punishment yang ketat bagi penyedia makanan. Jika ada penyelenggara yang sengaja mengurangi spesifikasi atau standar gizi, sanksi berat telah menanti. Sebaliknya, penyelenggara yang berprestasi akan diberikan penghargaan.
"Bagi masyarakat menengah ke atas mungkin soal gizi sudah biasa, tapi bagi masyarakat luas di pelosok, ini adalah pencerahan. Tagline-nya sangat pas: 'Dari dapur untuk masa depan'. Karena wajah masa depan generasi kita bergantung pada apa yang mereka makan hari ini," tegasnya. (upi/aha)