Pencarian Lanjutan

Minim Pasien, Irma Suryani Soroti Kondisi RSUD Amurang

PARLEMENTARIA, Minahasa Selatan — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengaku prihatin setelah mendapati rendahnya jumlah pasien rawat inap di RSUD Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja reses bersama Tim Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu (22/4/2026).

24 April 2026

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

Soroti Overkapasitas Lapas, Marinus Gea Dorong Pembangunan Rutan di Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea dan Prana Putra Sohe, menyoroti berbagai persoalan pemasyarakatan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (22/0m4/2026). Fokus utama pembahasan mencakup kondisi warga binaan pemasyarakatan (WBP), potensi overkapasitas lapas, hingga kebutuhan pembangunan rumah tahanan (rutan) baru di wilayah tersebut.

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

PARLEMENTARIA, Medan - Kunci keberhasilan perkebunan sawit nasional adalah pada integrasi antara sektor hulu dan hilirisasi. Hilirisasi sawit harus segera diwujudkan untuk mencapai muara akhir, yakni kedaulatan pangan yang mandiri. Ini demi memastikan keberlanjutan ekonomi dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Legislator Dorong Akselerasi Bioenergi Sawit Hadapi Krisis Energi

Legislator Dorong Akselerasi Bioenergi Sawit Hadapi Krisis Energi

PARLEMENTARIA, Medan — Percepatan industrialisasi energi baru dan energi terbarukan (EBET) berbasis sawit perlu terus diakselerasi di tengah krisis energi global akibat perang Iran-Amerika Serikat. Ketegangan di Timur Tengah sangat berdampak pada fluktuasi harga BBM di dalam negeri.

Perluas Jaminan Sosial 1,65 Juta Pekerja Informal di Riau

Perluas Jaminan Sosial 1,65 Juta Pekerja Informal di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IX DPR RI menyoroti masih rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Provinsi Riau. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya melindungi kelompok pekerja informal terutama pekerja rentan yang jumlahnya mendominasi angkatan kerja.

Realisasi Cek Kesehatan Gratis di Riau Rendah, Komisi IX Dorong Penambahan Dokter

Realisasi Cek Kesehatan Gratis di Riau Rendah, Komisi IX Dorong Penambahan Dokter

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Riau menyoroti evaluasi capaian program kesehatan (CKG) yang masih rendah serta krisis tenaga medis spesialis yang masih membayangi Bumi Lancang Kuning. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk membedah kendala yang dihadapi pemerintah daerah secara langsung.

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang - Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum di daerah.

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Sarmuji Minta InJourney Lakukan Pemetaan Segmentasi yang Tepat

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Sarmuji Minta InJourney Lakukan Pemetaan Segmentasi yang Tepat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan pentingnya strategi pariwisata yang terukur dalam upaya mencapai target peningkatan dua juta wisatawan mancanegara di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Oleh karena itu, ia meminta InJourney sebagai pengelola ekosistem pariwisata untuk tidak melakukan promosi secara generalis, melainkan melalui pemetaan segmentasi yang tepat.

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

Penegakan Hukum di NTT Harus Adil Tanpa Tebang Pilih

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menggelar pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT. Pertemuan tersebut membahas evaluasi dan penanganan sejumlah isu penegakan hukum yang kini tengah menjadi sorotan publik di wilayah NTT.

Sejumlah Wilayah di Karimun Belum Punya SMA

Sejumlah Wilayah di Karimun Belum Punya SMA

PARLEMENTARIA, Karimun – Anggota Komisi X DPR Muslimin Bando menyoroti masih adanya wilayah yang belum memiliki fasilitas SMA, sehingga banyak anak terpaksa berhenti sekolah setelah lulus SMP.

24 April 2026

Bangun Ekosistem Bersinergi Antara Aset Perhotelan & Destinasi Wisata

Bangun Ekosistem Bersinergi Antara Aset Perhotelan & Destinasi Wisata

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti integrasi aset hotel BUMN serta kesiapan infrastruktur dalam menghadapi target kenaikan kunjungan wisatawan. Menurutnya penggabungan berbagai properti hotel milik BUMN seperti Wijaya Karya, Waskita Karya, hingga Hotel Indonesia Group harus mampu menciptakan ekosistem yang sinergis dengan objek wisata seperti Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko.

Safei Respons Viral Jembatan Matausu, Soroti Akses dan Infrastruktur Jalan

Safei Respons Viral Jembatan Matausu, Soroti Akses dan Infrastruktur Jalan

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei merespons beredarnya video viral yang memperlihatkan pelajar menyeberangi jembatan rusak di wilayah Matausu, Sulawesi Tenggara. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya terkait kondisi jembatan, tetapi juga menyangkut akses pendidikan dan konektivitas antarwilayah.

Rudianto Lallo Soroti Keterbatasan Anggaran dan Disiplin Aparat dalam Penegakan Hukum di NTB

Rudianto Lallo Soroti Keterbatasan Anggaran dan Disiplin Aparat dalam Penegakan Hukum di NTB

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari keterbatasan anggaran hingga masih ditemukannya aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak kejahatan. Baginya, salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah keterbatasan anggaran di masing-masing institusi penegak hukum.

Sukamta Tekankan Optimalisasi OMSP dan Intelijen Terintegrasi Demi Amankan PSN di Sulawesi Tengah

Sukamta Tekankan Optimalisasi OMSP dan Intelijen Terintegrasi Demi Amankan PSN di Sulawesi Tengah

PARLEMENTARIA, Palu — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya optimalisasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta penguatan intelijen terintegrasi guna menjamin keamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mitigasi radikalisme di Sulawesi Tengah. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Reses Komisi I DPR RI ke Kodam XXIII/Palaka Wira di Palu, Rabu (21/4/2025).

Komisi VIII Dorong Dinsos Diperkuat Psikolog Bersertifikat