
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei saat kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara.
PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei merespons beredarnya video viral yang memperlihatkan pelajar menyeberangi jembatan rusak di wilayah Matausu, Sulawesi Tenggara. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya terkait kondisi jembatan, tetapi juga menyangkut akses pendidikan dan konektivitas antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan Safei saat kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (22/4/2026). Ia mengaku telah menerima informasi terkait kondisi jembatan yang berada di perbatasan wilayah Kolaka dan Bombana tersebut.
Ia menjelaskan, secara administratif lokasi jembatan dan aktivitas masyarakat di kawasan Matausu memang melibatkan dua wilayah, sehingga berdampak pada pola mobilitas warga, termasuk pelajar. Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam memastikan akses yang aman dan layak.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Sulawesi Tenggara ini mengungkapkan bahwa kawasan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari jalur yang tengah diusulkan untuk ditingkatkan statusnya. Dari sebelumnya jalan kabupaten, telah didorong menjadi jalan provinsi, dan ke depan diharapkan dapat meningkat menjadi jalan nasional.
“Jalan ini sebenarnya diproyeksikan menjadi jalur alternatif yang menghubungkan beberapa wilayah, termasuk Kolaka dan Bombana. Tapi memang masih perlu penanganan serius agar fungsinya optimal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan tersebut cukup tinggi, termasuk keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar jalur tersebut. Oleh karena itu, kondisi infrastruktur yang belum memadai dinilai berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Safei pun mendorong agar pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap kondisi jembatan maupun akses jalan di wilayah tersebut. Menurutnya, perbaikan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan persoalan berulang.
“Kita perlu melihat ini secara utuh, bukan hanya jembatannya, tapi juga akses jalan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Ini penting agar mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, bisa lebih aman dan lancar,” tutupnya. (aha)