Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga

Politik dan Keamanan15 April 2026

Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah bijak dan berani untuk menyelesaikan sengketa tanah yang menimpa warga di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Pasalnya, ia meyakini keadilan bagi warga negara harus diutamakan di atas perdebatan hukum yang kaku.

15 April 2026

Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti wacana perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk menjadi sekolah kedinasan penuh. Hal yang menjadi sorotannya ialah sektor pembiayaan sekolah kedinasan yang selama ini dinilai belum proporsional dan belum berdampak signifikan pada kualitas lulusan.

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong penguatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi ikatan dinas penuh. Menurutnya, langkah ini bisa menjamin kepastian rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi atas ketidakpastian sistem rekrutmen yang selama ini melibatkan banyak pihak.

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan pengaturan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap konstitusional dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut disampaikan DPR saat memberikan pandangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Marak Pinjam Nama oleh WNA di Bali, RUU HPI Diminta Perkuat Peran Notaris

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyoroti maraknya praktik perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama di Bali. Perjanjian ini kerap berujung pada sengketa perdata maupun perkara pidana. Karena itu, ia mendorong agar RUU HPI memperkuat peran notaris dalam mencegah potensi penyalahgunaan perjanjian, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA).

I Wayan Sudirta: RUU HPI Perlu Atur Pencatatan Perkawinan Luar Negeri

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

I Wayan Sudirta: RUU HPI Perlu Atur Pencatatan Perkawinan Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, I Wayan Sudirta menilai adanya potensi praktik ‘penyelundupan hukum’ dalam pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Hal yang disorot adalah saat perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri kemudian didaftarkan di Indonesia.

Platform Media Sosial-Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Biayai Rehabilitasi Judol

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Platform Media Sosial-Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Biayai Rehabilitasi Judol

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak pemerintah bersama platform dan aplikasi media sosial untuk wajib membangun dan membiayai pusat rehabilitasi pecandu judi online (judol) di seluruh daerah.

UU Hukum Perdata Internasional Potensi Jawab Tantangan Sengketa Lintas Negara

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

UU Hukum Perdata Internasional Potensi Jawab Tantangan Sengketa Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur Hukum Perdata Internasional guna menjawab tantangan globalisasi dan kompleksitas transaksi lintas negara. Hal tersebut disampaikan oleh Nasir dalam agenda Kunjungan Kerja Pansus RUU HPI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026).

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional untuk Jawab Tantangan Global

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional untuk Jawab Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan regulasi komprehensif guna menjawab kompleksitas hubungan hukum lintas negara yang kian meningkat di era globalisasi.

Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban Harus Ada dalam RUU PSdK

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban Harus Ada dalam RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pendekatan restorative justice dalam RUU ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi juga sebagai proses pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

LPSK Akan Diperkuat hingga Jangkau Daerah Lewat RUU PSdK

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

LPSK Akan Diperkuat hingga Jangkau Daerah Lewat RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) dalam agenda Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputisan RUU PSdk yang digelar pada Senin (13/4/2026). Persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk memperluas jangkauannya hingga ke daerah.

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Perkuat LPSK Jadi Lembaga Negara Setara KPK

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Perkuat LPSK Jadi Lembaga Negara Setara KPK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) memperkuat posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang lebih kuat dan independen. Pasalnya, LPSK tidak bisa hanya sekadar sebagai pendukung dalam sistem peradilan, melainkan menjadi institusi negara yang memiliki otoritas lebih luas untuk menjamin perlindungan saksi dan korban.