//
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.|Foto : Runi/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diwujudkan melalui program-program yang terukur dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga keberanian menentukan prioritas program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kita sama-sama menjaga sensitivitas anggaran kita dengan spirit beliau, Pak Prabowo, dengan efisiensi. Saya mengajak Ibu Bapak semua, kita yang memberikan teladan. Bahwasannya Republik ini butuh teladan, satunya kata dan perbuatan itu,” ujar Willy dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum terkait Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Hukum Tahun 2027 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Willy, salah satu bentuk implementasi efisiensi adalah memastikan setiap program memiliki fokus yang jelas dan tidak berjalan terlalu luas sehingga sulit diukur hasilnya. Pun, tekannya, pemerintah perlu menentukan prioritas agar pelaksanaan program lebih efektif dan memberikan dampak yang optimal.
“Kadang-kadang kita ini pengen makan semuanya. Kayak orang berbuka, pengen es tebu, kelapa, pengen bakwan, pengen ini. Padahal akhirnya enggak kemakan semua. Barang siapa yang menginginkan semua, dia tidak akan mendapatkan semua,” katanya.
Dalam konteks program Kementerian Hukum, Willy mencontohkan pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang menurutnya dapat difokuskan pada fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Dengan fokus yang lebih spesifik, program akan lebih mudah diukur keberhasilannya dan memberikan dampak yang lebih nyata.
Ia menjelaskan bahwa tujuan besar seperti membangun budaya hukum merupakan hasil jangka panjang yang tidak mudah dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu berbagai target yang bersifat konkret dan terukur.
“Budaya hukum itu outcome, Pak. Bukan output. Yang namanya culture itu outcome. Variabel yang susah itu. Nah yang bisa kita ukur adalah output-output,” ujarnya.
Selain itu, Willy juga mendorong agar program-program yang memiliki tujuan serupa dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan. Pihaknya menilai koordinasi antarlembaga penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami juga ada program untuk sosialisasi undang-undang. Biar frekuensinya sama. Kita mau sosialisasi undang-undang, peraturan bernegara, biar kualitas kita bernegara itu move on, progres,” tuturnya.
Selain fokus program, Willy menilai penguatan SDM harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan agenda Kementerian Hukum. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di berbagai bidang hukum sehingga program-program yang dijalankan perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, tegasnya, penguatan SDM akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar dibandingkan memperbanyak program yang tidak memiliki sasaran yang jelas. Karena itu, momentum efisiensi perlu dimanfaatkan untuk melakukan penataan ulang program agar lebih berorientasi pada hasil dan pembangunan kapasitas manusia.
“Justru ini menjadi momentum kembali. Bahwasannya Kementerian Hukum mempelopori heavy-nya program, heavy-nya sumber daya manusia. Tidak heavy-nya bisik lagi,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Maka dari itu, ia berharap Kementerian Hukum dapat menjadi contoh dalam menerjemahkan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden Prabowo melalui program-program yang fokus, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya menghasilkan penghematan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan hukum nasional.
“Apalagi Kementerian Hukum sebagai bundo kanduang dari Kemenko itu. Saya mengajak Ibu Bapak semua, kita yang memberikan teladan,” pungkas Willy. (hal/um)
