E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Politik dan Keamanan14 April 2026
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Politik dan Keamanan
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti isu dugaan perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). Meski informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, ia menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi prioritas utama.

14 April 2026
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I
Politik dan Keamanan14 April 2026
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I
Politik dan Keamanan
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdk) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, setelah melalui pembahasan dan pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I bersama pemerintah. Menurutnya, proses pembahasan RUU PSdk telah mencapai titik penting, di mana seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati substansi regulasi tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak
Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak
Politik dan Keamanan14 April 2026
Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak
Politik dan Keamanan
Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian.

Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah
Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah
Politik dan Keamanan14 April 2026
Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah
Politik dan Keamanan
Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa efektivitas transfer dana pusat ke daerah otonomi khusus (otsus) dan daerah istimewa masih menjadi isu krusial yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara
Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara
Politik dan Keamanan14 April 2026
Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara
Politik dan Keamanan
Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Pasalnya, penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknokratis yang memadai menjadi kunci keberhasilan kebijakan Presiden di lapangan.

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum
RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum
Politik dan Keamanan14 April 2026
RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum
Politik dan Keamanan
RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tengah disiapkan sebagai regulasi baru untuk menggantikan UU lama yang dinilai tak lagi memadai. Komisi XII DPR RI selaku pengusul beleid mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan menyusul banyaknya pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. 

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi
Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi
Politik dan Keamanan14 April 2026
Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi
Politik dan Keamanan
Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) diharapkan mampu menjawab tiga isu besar sektor energi, yakni kelembagaan hulu migas, beban subsidi terhadap badan usaha, serta minimnya cadangan energi nasional. Isu-isu tersebut mengemuka dalam pembahasan awal di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas
Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas
Politik dan Keamanan14 April 2026
Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas
Politik dan Keamanan
Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP). Aspek itu penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat
Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat
Politik dan Keamanan14 April 2026
Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat
Politik dan Keamanan
Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti hambatan (bottleneck) yang dihadapi anggota DPR saat menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) kepada kementerian dan lembaga (K/L), khususnya bagi anggota yang bertugas di alat kelengkapan dewan (AKD) yang tidak memiliki kemitraan langsung dengan K/L terkait.

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia
Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan14 April 2026
Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan
Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan potensi risiko sentralisasi dalam penetapan Data Dasar Nasional (DDN) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, ia menekankan pentingnya mekanisme check and balances demi mencegah penyalahgunaan data dalam kebijakan publik.

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas
Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas
Politik dan Keamanan14 April 2026
Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas
Politik dan Keamanan
Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyoroti gagasan pembentukan petroleum fund atau dana abadi migas sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya energi nasional dalam RUU Migas. Ia menilai konsep tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar tidak mengulang kegagalan lembaga serupa sebelumnya.

MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum
MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum
Politik dan Keamanan14 April 2026
MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum
Politik dan Keamanan
MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (13/4/2026).

Sebelumnya62 / 346Halaman 62 dari 346Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(963)
  • Industri dan Pembangunan(3392)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3393)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4150)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 55%
Angin: 11 km/h