BKSAP Dorong Penguatan Perspektif Gender dalam Pengambilan Kebijakan Publik

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender dalam proses pengambilan kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kerja Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta, DIY, Senin (8/6/2026).

Dalam dialog bersama akademisi dan mahasiswa, Irine menilai isu kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, perkembangan zaman dan perubahan sosial justru membuat kebutuhan terhadap kebijakan yang sensitif terhadap isu gender semakin penting.

“Kami menyadari bahwa perjuangan kesetaraan tidak pernah out of date. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ilmu terkait pengambilan keputusan yang berbasis gender,” ujar Irine.

Ia menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya berkaitan dengan peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, tetapi juga memastikan perspektif perempuan hadir dalam setiap proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara lebih adil.

Menurut Irine, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif periode 2024–2029 memang menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut belum cukup apabila tidak diiringi dengan penguatan kapasitas dan regulasi yang mendukung terciptanya kebijakan yang responsif gender.

“Jumlah keterwakilan memang penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” katanya.

Dalam forum tersebut, Irine juga menekankan bahwa dunia pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan perspektif gender melalui penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penyediaan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

Ia menilai kampus dapat menjadi mitra penting bagi parlemen dalam menghasilkan kajian-kajian akademik yang mampu memberikan gambaran utuh mengenai tantangan kesetaraan gender yang masih dihadapi Indonesia.

“Kampus memiliki sumber daya intelektual yang sangat besar. Kajian akademik yang dihasilkan dapat membantu pembuat kebijakan memahami persoalan secara lebih komprehensif sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain membahas isu gender, diskusi tersebut juga menyoroti berbagai tantangan global yang saat ini menjadi perhatian diplomasi parlemen, mulai dari transformasi digital, kecerdasan buatan, hingga pembangunan berkelanjutan. Menurut Irine, seluruh isu tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya menciptakan kebijakan yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok tertentu.

Karena itu, ia mendorong agar perspektif kesetaraan dan keadilan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik. Dengan cara tersebut, pembangunan nasional dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, BKSAP DPR RI berharap kerja sama dengan kalangan akademisi dapat terus diperkuat. Sinergi antara parlemen dan perguruan tinggi dinilai penting untuk menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang berbasis data, riset, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Irine menambahkan bahwa tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang adaptif sekaligus berkeadilan.

“Kita membutuhkan lebih banyak ruang dialog seperti ini agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan masa depan,” pungkasnya. (eno/rdn)