Sinergi Parlemen dan Kampus Diperkuat, BKSAP Dorong Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Depok – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan sinergi antara parlemen dan kalangan akademisi guna menghasilkan kebijakan yang lebih substantif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Komitmen itu mengemuka dalam forum diseminasi hasil 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting 2026 yang mempertemukan delegasi BKSAP DPR RI dengan akademisi dan mahasiswa Program Magister Asia Tenggara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menegaskan, upaya mewujudkan parlemen yang inklusif dan responsif gender tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dengan komunitas akademik.

"Kami meyakini bahwa upaya mewujudkan parlemen yang inklusif dan responsif gender tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pembuat kebijakan dan komunitas akademik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya inklusif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan," tegas Irine.

Menurutnya, selama ini dunia parlemen dan dunia akademik kerap berjalan di jalur masing-masing meski sesungguhnya saling membutuhkan. Karena itu, BKSAP berupaya membuka ruang dialog yang lebih konkret agar proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan memiliki basis akademik yang lebih kuat.

Sebagai pusat kajian kawasan Asia Tenggara, FIB UI dinilai memiliki kapasitas strategis untuk mendukung kerja diplomasi parlemen melalui perspektif akademis, studi komparasi lintas negara ASEAN, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi Indonesia.

"Sebagai pusat kajian kawasan Asia Tenggara, kami memandang bahwa kontribusi akademisi sangat penting untuk memberikan perspektif akademis dan substantif, studi komparasi praktik baik lintas negara ASEAN, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi Indonesia," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dalam forum tersebut, BKSAP juga secara terbuka meminta masukan dari akademisi mengenai indikator utama untuk menilai apakah suatu parlemen telah mencapai kategori gender transformative. Menurut Irine, langkah itu menjadi bagian penting untuk memperkuat kualitas kebijakan yang dihasilkan parlemen.

Ia mengungkapkan, salah satu perspektif yang paling menarik dalam diskusi bersama akademisi FIB UI adalah pentingnya pendekatan berbasis local wisdom dalam proses penyusunan kebijakan publik.

"Pendekatan-pendekatan local wisdom itu dirasa lebih efektif dibandingkan kita hanya mencontek ataupun menghadap kepada kacamata Barat. Itu yang menurut saya menjadi perspektif yang sangat menarik," ujarnya.

Irine menilai, narasi dan masukan akademik sangat penting agar kebijakan parlemen tidak berhenti pada pendekatan normatif, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat secara konkret.

"Hari ini kami dari BKSAP membuka forum itu dan secara nyata serta konkret akademisi mampu memberikan narasi-narasi yang sangat membangun untuk proses pembuatan kebijakan ataupun anggaran dan juga pengawasan yang dilakukan oleh parlemen menjadi lebih berbobot, lebih memiliki isi, dan yang utama adalah agar bisa menjawab sampai di akar rumput," jelasnya.

Ke depan, BKSAP berharap sinergi dengan kalangan akademik dapat terus diperkuat sehingga diplomasi parlemen dan proses legislasi tidak hanya bertumpu pada pengalaman politik, tetapi juga didukung riset, data, dan pendekatan yang sesuai dengan karakter sosial budaya Indonesia.

"Kami sangat mengharapkan pandangan, kritik, dan rekomendasi konstruktif dari para akademisi guna memperkaya proses legislasi dan memperkuat komitmen Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat nasional maupun ASEAN," tutup Irine. (ndy/aha)