//
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, saat mendiseminasikan hasil sidang WAIPA kepada akademisi dan mahasiswa Program Magister Asia Tenggara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.|Foto: Nadya/Alma
PARLEMENTARIA, Depok – Forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting 2026 menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender di kawasan ASEAN tidak lagi cukup berhenti pada pemenuhan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Yang kini menjadi tantangan utama adalah memastikan perempuan benar-benar hadir dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.
Pesan itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat mendiseminasikan hasil sidang WAIPA kepada akademisi dan mahasiswa Program Magister Asia Tenggara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). "Kuota saja tidak cukup, tetapi afirmasi keterlibatan perempuan di dalam setiap pengambilan keputusan publik itu yang menjadi pekerjaan rumah utama kita," tegas Irine.
Menurutnya, hasil pembahasan dalam sidang WAIPA menunjukkan adanya satu benang merah yang kuat di antara negara-negara ASEAN, yakni perlunya transformasi kelembagaan yang bersifat sistemik dan bukan sekadar pendekatan simbolik dalam mewujudkan kesetaraan gender.
"Dari keseluruhan pembahasan dalam sidang WAIPA, terdapat satu benang merah yang kuat, perlunya transformasi kelembagaan yang bersifat sistemik, bukan sekadar pendekatan parsial atau simbolik," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Dalam forum WAIPA, terdapat empat area strategis yang menjadi prioritas aksi parlemen ASEAN. Pertama, penciptaan lingkungan yang aman dan inklusif, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab di ruang politik.
Kedua, penguatan kepemimpinan politik perempuan melalui capacity building dan reformasi struktural yang membuka akses nyata bagi perempuan ke posisi pengambilan keputusan. Ketiga, transformasi parlemen yang responsif gender melalui legislasi, penganggaran, dan fungsi pengawasan. Keempat, pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya melalui penguatan UMKM berbasis perempuan di kawasan ASEAN.
Irine menjelaskan, kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional memiliki dua dimensi penting. Secara eksternal, forum internasional menjadi ruang untuk menunjukkan capaian Indonesia sekaligus mengakui tantangan yang masih dihadapi dalam isu pemberdayaan perempuan.
"Ini menurut saya menjadi peluru yang sangat efektif di dalam kerja-kerja diplomasi kita," ujarnya.
Sementara secara internal, keikutsertaan Indonesia dalam forum regional juga menjadi dorongan untuk terus berbenah agar capaian domestik dapat setara dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Ia mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia maupun negara-negara ASEAN terkait representasi perempuan di parlemen. Mulai dari norma sosial dan keterbatasan akses jaringan politik, belum optimalnya kebijakan afirmatif, hingga beban kerja domestik tidak berbayar yang masih menjadi penghambat partisipasi perempuan di ruang publik.
Di tingkat nasional, tantangan itu juga terlihat dari keterwakilan perempuan yang masih fluktuatif, hambatan struktural dan kultural di parlemen, keterbatasan akses perempuan terhadap posisi pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga belum meratanya integrasi gender responsive budgeting dan legislasi.
Karena itu, Irine menegaskan bahwa kesepakatan yang dihasilkan di tingkat ASEAN tidak boleh berhenti sebagai dokumen politik semata, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui kebijakan, regulasi, birokrasi, hingga ekosistem ekonomi nasional.
"Kita harus menunjukkan sebagai bangsa yang mampu, negara yang bisa memiliki aturan dan mengimplementasikan dengan tepat sehingga kita juga dipandang setara oleh negara-negara ASEAN lainnya," tutupnya. (ndy/aha)
