Politik dan Keamanan

4622 artikel ditemukan

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Perlu Relaksasi Batas APBD 30 Persen Gaji Pegawai, Prioritaskan Nakes dan Guru Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan perlunya relaksasi ketentuan batas belanja pegawai daerah serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

9 Juni 2026

Ratifikasi Perjanjian Internasional Dinilai Perlu Kehati-hatian demi Kepentingan Nasional

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ratifikasi Perjanjian Internasional Dinilai Perlu Kehati-hatian demi Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ratifikasi perjanjian internasional dinilai memerlukan kehati-hatian karena menyangkut kepentingan nasional, dampak terhadap kehidupan rakyat, hingga konsekuensi pada keuangan negara. Karena itu, DPR RI menilai pengesahan perjanjian internasional tidak dapat dibatasi dengan tenggat waktu yang seragam sebagaimana mekanisme persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hadiri Aksi Bersih Sungai, Ateng Tekankan Ancaman Pencemaran DAS terhadap Pesisir Subang

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Hadiri Aksi Bersih Sungai, Ateng Tekankan Ancaman Pencemaran DAS terhadap Pesisir Subang

PARLEMENTARIA, Subang - Persoalan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kawasan pesisir di Kabupaten Subang. Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mengurangi beban pencemaran yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir.

BKSAP Ajak Pihak Kampus Aktif Kawal Aksesi OECD dan Harmonisasi Regulasi

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Ajak Pihak Kampus Aktif Kawal Aksesi OECD dan Harmonisasi Regulasi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Kalangan akademisi dan perguruan tinggi diminta mengambil peran lebih aktif dalam mengawal proses aksesi Indonesia menuju OECD. Keterlibatan kampus dinilai penting untuk memastikan harmonisasi regulasi yang dilakukan Indonesia tetap berpijak pada kebutuhan nasional.

Habiburokhman: RUU Polri Perkuat Reformasi, Pengawasan, dan Profesionalisme Kepolisian

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman: RUU Polri Perkuat Reformasi, Pengawasan, dan Profesionalisme Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi Polri agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Panja RUU Polri Berhasil Bahas 112 DIM

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Panja RUU Polri Berhasil Bahas 112 DIM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Pengawasan dan Profesionalisme Kepolisian

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Pengawasan dan Profesionalisme Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Persetujuan pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi menyoroti ketidaksesuaian antara penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan kondisi faktual pemanfaatan ruang di berbagai daerah.

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – DPR RI mendorong Indonesia segera memiliki regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang komprehensif sekaligus memperkuat peran dalam pembentukan tata kelola AI global. Langkah tersebut dinilai penting agar pemanfaatan AI tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga tetap melindungi masyarakat dari berbagai risiko teknologi.

BKSAP: Aksesi OECD Momentum Perkuat Reformasi dan Daya Saing RI

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP: Aksesi OECD Momentum Perkuat Reformasi dan Daya Saing RI

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Proses aksesi Indonesia menuju Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dikawal DPR RI. Keanggotaan OECD dinilai tidak hanya akan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, hingga daya saing ekonomi nasional.

Perkuat Hilirisasi Daerah, BKSAP Siap Promosikan Potensi Riau ke Investor Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Hilirisasi Daerah, BKSAP Siap Promosikan Potensi Riau ke Investor Global

PARLEMENTARIA, Riau – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan kesiapan BKSAP untuk membantu mempromosikan potensi unggulan Provinsi Riau kepada investor global. Hal ini guna mendukung percepatan hilirisasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Mulyadi: Kebijakan Ketahanan Pangan Harus Berbasis Insentif, Bukan Pemaksaan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Mulyadi: Kebijakan Ketahanan Pangan Harus Berbasis Insentif, Bukan Pemaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mendorong agar kebijakan ketahanan pangan nasional dibangun melalui pendekatan yang memberikan insentif kepada petani dan masyarakat. Sehingga, kebijakan tersebut bukan semata-mata melalui pembatasan pemanfaatan lahan atau pendekatan yang bersifat memaksa.