Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Kepri, Pansus DPR Dorong Penguatan Regulasi Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026). Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi dan permasalahan hukum perdata lintas negara di wilayah perbatasan sekaligus menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan.

14 April 2026

Pansus DPR Serap Masukan di Bali, RUU Hukum Perdata Internasional Dinilai Mendesak

Pansus DPR Serap Masukan di Bali, RUU Hukum Perdata Internasional Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Denpasar - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk menyerap masukan dari para pemangku kepentingan terkait urgensi pembentukan regulasi yang mengatur perkara perdata lintas negara. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Denpasar, Bali, Senin (13/4/2026)

Komisi XIII Dorong Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban dalam RUU PSdK

Komisi XIII Dorong Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban dalam RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK). Hal ini sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban.

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan memberikan komentar terkait dengan penjelasan Pasal 2 huruf B dalam Rapat Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia (Panja).

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya penguatan prinsip desentralisasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan catatan mendalam terkait metodologi pembinaan ideologi Pancasila dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menekankan agar BPIP beralih dari pendekatan yang bersifat asumtif menuju pendekatan ilmiah (scientific approach) yang berbasis riset dalam menyusun peta jalan dan kebijakan.

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) dirancang untuk bisa menghasilkan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa SDI betul-betul berasaskan keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi interoperabilitas, rekognisi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan data.

Indonesia Harus Aktif Redam Konflik Pasca Diplomasi AS-Iran Gagal

Indonesia Harus Aktif Redam Konflik Pasca Diplomasi AS-Iran Gagal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti kegagalan upaya diplomasi internasional dalam meredam eskalasi konflik di Timur Tengah yang hingga kini terus meluas dan berdampak pada stabilitas global. Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif untuk deeskalasi melalui jalur diplomasi internasional.

Otsus Papua Harus Tetap Berpihak pada Orang Asli Papua

Otsus Papua Harus Tetap Berpihak pada Orang Asli Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamarudin Watubun mengingatkan agar kebijakan afirmasi dalam Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap berpihak pada Orang Asli Papua (OAP) dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama Otsus Papua adalah memberikan afirmasi kepada OAP. Namun, ia mengkhawatirkan implementasi di lapangan justru tidak sepenuhnya berpihak kepada kelompok yang seharusnya dilindungi.

Amelia Anggraini Dorong Sanksi Keras untuk Israel Usai Insiden TNI di Lebanon

Amelia Anggraini Dorong Sanksi Keras untuk Israel Usai Insiden TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi.

BPIP Diminta Manfaatkan Teknologi untuk Diseminasi Pancasila

BPIP Diminta Manfaatkan Teknologi untuk Diseminasi Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti lemahnya pemanfaatan teknologi komunikasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat. Ia menilai BPP belum maksimal dalam menggunakan kewenangan dan alat teknologi modern untuk menjangkau masyarakat secara meluas. Menurutnya, hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila masih mandek pada level sekadar ‘tahu’, belum sampai pada level ‘berpengetahuan’.

Amelia Anggraini Serukan Sanksi Tegas Israel atas Serangan terhadap TNI di Lebanon