Politik dan Keamanan

Pengaturan KUHP 2023 Tegaskan Perlindungan Hak dan Ketertiban Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah dirumuskan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban publik.

Miris Penipuan Rekrutmen ASN, Mardani Dorong Pemda Contoh Pola Job Fair DKI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera merasa miris dengan kasus penipuan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memakan banyak korban di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia mendorong Pemerintah bersama pihak berwajib membongkar semua sindikat penipuan rekrutmen ASN.

Komisi XIII Soroti Lemahnya Pengawasan Keimigrasian di Perbatasan Kalimantan Barat

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menyoroti berbagai kendala dalam pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Hal ini termasuk kondisi pos lintas batas serta aktivitas pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia.

Kinerja Kejaksaan Lebih Progresif dan Berdampak Langsung bagi Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memberikan apresiasi bagi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin atas capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyetor Rp11,42 triliun ke kas negara.

Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian Sebagai Pilar Pertahanan Negara

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perubahan perspektif terhadap sistem keimigrasian di Indonesia dan keimigrasian tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman bahwa fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional. 

I Wayan Sudirta Dorong Reformasi Penanganan Kasus Mandek Sesuai KUHAP dan KUHP Terkini

PARLEMENTARIA, Denpasar— Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong reformasi penanganan perkara di kepolisian agar berjalan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menyoroti masih adanya laporan masyarakat yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum dan tetap berada pada tahap penyelidikan dalam waktu lama.

Habib Aboe Bakar Al Habsyi Desak Kolaborasi BNN dan Lapas Demi Berantas Peredaran Narkoba Terstruktur di Bali

Martin Daniel Tumbeleka Tekankan Penindakan Tegas dan Publikasi Penegakan Hukum di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbeleka, menegaskan perlunya langkah tegas aparat untuk menangani pelanggaran hukum di Bali, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA). Pun, ia menyatakan bahwa Bali menjadi pusat perhatian nasional dan internasional sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara serius.

Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai fase baru reformasi hukum pidana nasional, yang mana kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif sejak awal 2026.

Ahmad Sahroni Soroti Ancaman Narkotika di Bali di Tengah Implementasi KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti meningkatnya kompleksitas penanganan tindak pidana narkotika di tengah implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku pada tahun 2026.

Sinergi Penegak Hukum di Aceh Bisa Maksimalkan Implementasi KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI Teuku Ibrahim mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Aceh usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Banda Aceh, Jumat (10/4/2026). Baginya, sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh berjalan baik, terutama dalam mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru.

Rikwanto Usul Strategi Efektif Berantas Narkotika di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menekankan pentingnya penerapan dua strategi utama untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, yakni penindakan tegas sekaligus penguatan pencegahan berbasis masyarakat. Hal tersebut