Politik dan Keamanan

BKSAP Serap Aspirasi Kabupaten Tangerang untuk Perkuat Diplomasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan DPR RI harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah. Menurutnya, berbagai kerja sama dan komunikasi yang dibangun di tingkat internasional perlu diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

14 Juni 2026

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya transparansi dan integrasi data keimigrasian dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jajaran keimigrasian daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global

IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - International Muslim Youth Forum (IMYF) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi pemuda Muslim dari berbagai negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat membuka forum bertajuk Beyond Borders : Muslim Youth Shaping The Future of the Ummah in a Turbulent World di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, DPR memerlukan gambaran menyeluruh mengenai realisasi dan capaian anggaran sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti berbagai paradoks, inefisiensi, serta anomali anggaran yang ditemukan dalam konsep perencanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya penerapan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja.

Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'

Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk tidak menyusun program kerja yang terkesan sekadar rutinitas atau business as usual. Ia menekankan perlunya langkah-langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Mataram - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik.

Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera menangkap dua pria yang diduga mengintimidasi pemilik mobil Toyota Fortuner di Bekasi. Desakan itu disampaikan menyusul viralnya video yang memperlihatkan dua pria diduga meminta dokumen kendaraan tanpa menunjukkan identitas maupun kewenangan yang jelas. Keduanya juga diduga mengikuti kendaraan korban hingga ke rumah dan menuduh mobil tersebut merupakan hasil pencurian milik warga Tangerang.

Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk merevisi usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal negara, Ia meminta kementerian fokus memprioritaskan program-program yang mendesak.

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi