Politik dan Keamanan

5260 artikel ditemukan

Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mengedepankan prinsip partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Melalui kunjungan kerja ke Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/8/2026), Baleg menyerap aspirasi dari masyarakat adat, akademisi, pemerintah daerah, hingga tokoh adat sebagai bagian dari penyempurnaan substansi RUU tersebut.

7 Agustus 2026

Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara

PARLEMENTARIA, Garut - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI siap memperluas pintu ekspor dan akses kerja sama internasional bagi Kabupaten Garut. Salah satu kerja sama yang bisa dioptimalkan Kabupaten Garut dengan dunia internasional adalah sektor tenaga kerja terampil, khususnya tukang cukur dengan reputasi julukan “Asgar” alias Asli Garut.

Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa menggerus karakter, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa.

Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkotika, dan kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah ruangan sekolah swasta di Jakarta Selatan. Temuan tersebut merupakan persoalan yang sangat serius karena menyangkut keamanan negara sekaligus keselamatan masyarakat.

Amelia Anggraini Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi Digital Hadapi Bias Algoritma

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi Digital Hadapi Bias Algoritma

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengajak mahasiswa dan pelajar di Indonesia untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyikapi derasnya arus informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi

PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menegaskan pihaknya secara tegas siap memperjuangkan RUU tentang Masyarakat Adat, agar segera disahkan menjadi UU. Ia mengungkapkan kehadiran RUU ini akan memperkuat kontribusi masyarakat adat terhadap pelestarian kekayaan alam dan budaya nasional.

7 Agustus 2026

Rieke Diah Pitaloka Dorong Kejelasan Pertanggungjawaban Hukum bagi Student Pilot

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Dorong Kejelasan Pertanggungjawaban Hukum bagi Student Pilot

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab hukum dalam dunia penerbangan, khususnya antara Pilot in Command (PIC), instruktur, dan student pilot. Pasalnya, kejelasan tersebut penting untuk mencegah perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap peserta pelatihan yang tidak memiliki kewenangan operasional dalam penerbangan.

Garut Butuh Ide Besar untuk Mendorong Pemasaran Potensi Lokal ke Dunia Internasional

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Garut Butuh Ide Besar untuk Mendorong Pemasaran Potensi Lokal ke Dunia Internasional

PARLEMENTARIA, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut didorong untuk memiliki ide-ide besar terkait pemasaran (mega-marketing) dalam mengemas potensi daerah agar mampu melompat ke pasar internasional.

Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International

PARLEMENTARIA, Garut – Kabupaten Garut dinilai memiliki modal sejarah dan potensi ekonomi yang sangat kuat untuk didorong ke tingkat dunia.

7 Agustus 2026

Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai putusan sela Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan surat dakwaan terhadap Vidi Eskafaris Gumilang batal demi hukum menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan oleh aparat penegak hukum. Sebab, tegasnya, setiap proses peradilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

Politik dan Keamanan6 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

PARLEMENTARIA, Manokwari - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat.

Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan

Politik dan Keamanan6 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara.