Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Deddy Sitorus Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Utamakan Manfaat bagi Daerah

Politik dan Keamanan16 April 2026

Deddy Sitorus Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Utamakan Manfaat bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah. Ia menilai, ada ketidaksinkronan antara berbagai regulasi terkait pengelolaan migas.

16 April 2026

Wawancara Jadi Kunci Konstruksi Peristiwa Pidana

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Wawancara Jadi Kunci Konstruksi Peristiwa Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mempertegas dasar pengaturan teknik wawancara dalam penyelidikan serta mekanisme gelar perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang yang dihadiri secara daring di Ruang Puspanlak, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baleg Lakukan Pemantauan UU Terkait Putusan MK soal Kerugian Negara

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Lakukan Pemantauan UU Terkait Putusan MK soal Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewenangan penilaian kerugian negara. Dalam proses tersebut, Baleg juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi guna ditindaklanjuti.

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kembali maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan mencuat di sejumlah perguruan tinggi. Fenomena ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di dunia pendidikan masih bersifat berulang dan sistemik.

Urgensi Standardisasi dan Interoperabilitas Pengumpulan Data oleh K/L dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Urgensi Standardisasi dan Interoperabilitas Pengumpulan Data oleh K/L dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya penerapan standar tunggal dalam pengumpulan data oleh kementerian dan lembaga (K/L).

Baleg Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Ruang Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membuka Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia dengan memastikan kuorum kehadiran fraksi telah terpenuhi. Rapat digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Khalid : Pengelolaan Dana Otsus Aceh Belum Berdampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Khalid : Pengelolaan Dana Otsus Aceh Belum Berdampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Khalid menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Khalid mengatakan, meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek pengelolaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Hasbiallah Ilyas Desak BPN dan Pemprov DKI Benahi Inventarisasi Aset dalam Sengketa Lahan Benhil

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Hasbiallah Ilyas Desak BPN dan Pemprov DKI Benahi Inventarisasi Aset dalam Sengketa Lahan Benhil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas melontarkan kritik keras terhadap manajemen inventarisasi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai tidak rapi dan tidak maksimal. Hasbiallah, yang memiliki pengalaman panjang di DPRD DKI Jakarta sebelum duduk di Senayan, menyatakan bahwa persoalan database aset daerah merupakan masalah klasik yang tak kunjung tuntas.

Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Khalid menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, ungkapnya, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek pengelolaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Sinergi Lintas Kementerian Penting dalam Bahasan Revisi UU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Sinergi Lintas Kementerian Penting dalam Bahasan Revisi UU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebab itu, jelasnya, kehadiran para direktur jenderal dari empat kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan, merupakan langkah strategis untuk memastikan proses revisi berjalan komprehensif dan selaras dengan sistem ketatanegaraan nasional.

Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menyerap berbagai masukan strategis dari diaspora Indonesia dalam audiensi yang membahas kebijakan kewarganegaraan, termasuk isu kewarganegaraan ganda. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkaya substansi dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan agar lebih adaptif terhadap dinamika global.